PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2005

TENTANG

PENAMBAI IAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAIIAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
11' MERPATI NUSANTARA AIRLINES

DENGAN RAI LMAT TUHAN YANG MAFIA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mcuiutbang	:	a.	bahwa dalarn rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines, dipandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines;
b.	bahwa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah tersebut berasal dari Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan Kedua Tahun 2005 sebagaimana telah ditelapkan dalarn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
c.	bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di alas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaa.n Modal Pemerintah Ke Dalam Modal Saham Pert,isa+hamt Perseroan (Persero) PT McrpaU Nusantara Airlines;

K4errgingat I. 1'asal 5 ayal (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahttn 1945;

-2‑
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
7.	Peraturan Penrerintah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam rangka Pengalihan Bentuk PT Merpati Nusantara Airlines mcnjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25);
8.	Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusaliaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 168, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
7.	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Peru.sahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305).
MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATU RAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAIJAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES.

I3AB 1
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Pasal 1

Ncgara Republik Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nome:. 10 Tabun 1997.

Pasal 2

(1)	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Tambahan Anggaran Pendapatan dan Bclauja Ncgara - Perubahan Kedua Tahun 2005;

(2)	Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Agar...

BAB 11
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAII

Pasal 3

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tereantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dan Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 serta, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pernerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pernerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ()rang mcugctahuinya, mcmcrintahkan perundangan I'eraluran Pernerintali iron dengan menempatkannya dalam Leunbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada langgal 12 Desember 2005

I'RISIDEN REPUBLIK INDONESIA (I d

DR. II. SUSI LO 13AMBANG YUDI IOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada langgal 12 Dcscmber 2005

MI:N'I'ERI I IUKUM DAN I IAK ASASI MANUSIA REPUI3LIK INDONESIA,

t&I

HAMID AWALUDIN

LEMI3ARAN NEGARA REPUL3LIK INDONESIA TAIIUN 2005 NOMOR 141