PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2005

TENTANG

PERAN SERTA LEMBAGA/PERORANGAN ASING
DALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berperan serta, termasuk Lembaga/Perorangan Asing;
b.	bahwa keterlibatan Lembaga/Perorangan Asing dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, perlu diatur agar tetap sejalan dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
3.	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
4.	Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA/ PERORANGAN ASING DALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
2.	Badan Pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Frovinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
3.	Lembaga/Perorangan Asing adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, Perusahaan Asing, Universitas Asing, dan Perorangan Asing, yang memberikan hibah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
4.	Hibah adalah bantuan dari Lembaga/Perorangan Asing berupa jasa, barang atau uang dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang bersifat tidak mengikat serta tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 2
(1)	Untuk dapat berperan serta dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Lembaga/Perorangan Asing mengajukan proposal program kepada Badan Pelaksana.
(2)	Proposal program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat gambaran mengenai :
a.	Lembaga/Perorangan Asing yang bersangkutan;
b.	program yang akan dilaksanakan;
c.	Mitra Lokal yang dilibatkan dalam program dimaksud;
d.	sektor, lokasi dan jangka waktu pelaksanaan program;
e.	hasil yang diharapkan dari program dimaksud;
f.	kebutuhan pembiayaan dan sumber dananya;
g.	keterlibatan masyarakat Iokal dalam pelaksanaan program.
(2) 	Badan Pelaksana meneliti Proposal Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
a.	keterkaitan program dengan Rencana Induk;
b.	kesesuaian program dengan program lainnya;
c.	keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program;
d.	kapasitas, kapabilitas, dan rekam jejak Lembaga/Perorangan Asing.
(3) 	Dalam melakukan penelitian terhadap Proposal Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana dapat membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur kementerian yang membidangi hubungan Iuar negeri, hukum, ketenagakerjaan, keuangan, perdagangan dan pemerintah daerah, serta instansi terkait yang dipandang perlu.
(4) Hasil penelitian terhadap Proposal Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi atas hasil penelitian terebut, disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana.
(5) 	Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Pelaksana menyetujui Proposal Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana menerbitkan Surat Persetujuan Program dan Pendaftaran Lembaga/Perorangan Asing.
(6)	Kepala Badan Pelaksana dapat terlebih dahulu membuat Memorandum of Understanding (Moth dengan Lembaga/Perorangan Asing, sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Program dan Pendaftaran Lembaga/Perorangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)	Memorandum of Understanding (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), antara lain meliputi:
a.	hak dan kewajiban;
b.	kegiatan yang dilakukan;
c.	lokasi kegiatan;
d.	biaya anggaran kegiatan yang dikeluarkan;
e.	jumlah personil asing yang dipekerjakan dalam proyek;
f.	batas waktu kegiatan;
g.	keterlibatan mitra lokal atau penduduk setempat;
h.	target yang akan dicapai;
i.	fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada pihak pemberi bantuan;
j.	penyelesaian sengketa/perselisihan.

(8) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk proposal program, tata cara penyeleksian dan pendaftaran Lembaga/Perorangan Asing ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 3
Jangka waktu keterlibatan Lembaga/Perorangan Asing disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan program.

Pasal 4
Lembaga/Perorangan Asing bertanggungjawab atas kinerja dan/atau penyelenggaraan programnya termasuk dalam hubungannya dengan pihak ketiga.

Pasal 5
Dalam pelaksanaan programnya, Lembaga/Perorangan Asing wajib :
a.	mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana;
b.	mematuhi pedoman dan kebijakan Badan Pelaksana;
c.	menyampaikan laporan perkembangan program;
d.	menyampaikan laporan akhir pelaksanaan program.

Pasal 6
Dalam pelaksanaan programnya, Lembaga/Perorangan Asing dilarang melakukan kegiatan di luar program atau penugasan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 7
(1) 	Dalam pelaksanaan programnya, Lembaga/Perorangan Asing dapat memperoleh kemudahan :
a.	pemenuhan ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan;
b.	pemenuhan ketentuan teknis menyangkut peralatan, barang dan jasa;
c.	fasilitas kepabeanan, cukai dan perpajakan.
(2) 	Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
(1)	Badan Pelaksana melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan Lembaga/Perorangan Asing.
(2)	Tatacara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 9
KepaIa Badan Pelaksana dapat mencabut Surat Persetujuan Program dan/atau Pendaftaran Lembaga/Perorangan Asing dalam hal :
a.	Lembaga/Perorangan asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
b.	Lembaga/Perorangan Asing melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
c.	Lembaga/Perorangan Asing tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai program yang telah mendapat persetujuan.
Pasal 10
Kerjasama dengan Lembaga/Perorangan Asing yang sudah berlangsung sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, dapat dilanjutkan dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana dan/atau Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO