PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN
TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN
GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
DAN PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama;

Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Cahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAIT! POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim di Iingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perataran Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005.

Pasal 2
(1)	Gaji pokok Hakim yang selama ini diberikan berdasarkan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001, terhitung mulai 1 Januari 2006 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
(2) 	Rincian penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 3
(1)	Penetapan gaji pokok yang bare berdasarkan Peraturan Presiden ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
(2)	Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4
Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama masih berkedudukan di bawah Hakim Pratama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5
Ketentuan Iebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan danlatau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR		:  2 Tabun 2006
TANGGAL	:  11 Januari 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN
GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR !7 TAHUN 2001
KE DALAM GAJI P0K0K HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, 
DAN PERADILAN AGAMA

Golongan III	
MKG	a	b	c	d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
									
0	1.485.000	1.633.500	1.529.600	1.682.500	1.575.400	1.733.000	1.622.700	1.785.000	
1									
2	1.550.200	1.705200	1.596.700	1.756.300	1.644.600	1.809.000	j	1.693.900	1.863.300	
3									
4	1.618.200	1.780.000	1.666.700	1.833.400	1.716.700	1.888.400	1.768.300	1.945.100	
5									
6	1.689.200	1.858.100	1.739.900	1.913.900	1.792.100	1.971.300	1.845.900	2.030.400	
7									
8	1.763.400	1.939.700	1.816.300	1.997.900	1.870.700	2.057.800	1.926.900	2.119.500	
9									
10	1.840.700	2.024.800	1.896.000	2.085.600	1.952.800	2.148.100	2.011.400	2.212.600	
11									
12	1.921.500	2.113.700	1.979.200	2.177.100	2,038.500	2.242.400	2.099.700	2.309.700	
13									
14	2.005.800	2.206.400	2.066.000	2.272.600	2.128.000	2.340.800	2.191.800 	2.411.000	
15									
16	2.093.900	2.303.300	2.156.700	2.372.400	2.221.400	2.443.500	2.288.000	2.516.800	
17									
18	2.185.800	2.404.300	2.251.300	2.476.500	2.318.900	2.550.800	2.388.400	2.627.300	
19									
20	2.281.700	2.509,900	2.350.100	2.585.200	2.420.600	2.662.700	2.493.300	2.742.600	
21									
22	2.381.800	2.620.000	2.453.300	2.698.600	2.526.900	2.779.600	2.602.700	2.863.000	
23									
24	2.486.400	2.735.000	2.560.900	2.817.000	2.637.800	2.901.600	2.716.900	2.988.600	

Golongan III	
MKG		a		b		c	d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
25									
26	2.595.500	2.855.000	2.673.300	2.940.700	2.753.500	3.028.900	2.836.100	3.119.800	
27									
28	2.709.400	2.980.300	2.790.700	3.069.700	2.874.400	3.161.800	2.960,600	3.256.700	
29									
30	2.828.300	3.111.100	2.913.100	3.204.400	3.000.500	3.300.600	3.090.500	3.399.600	
31									
32	2.952.400	3.247.600	3.041.000	3.345.100	3.132.200	3.445.400	3.226.200	3.548.800	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN  II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR	:  2 Tahun 2006
TANGGAL	: 11 Januarl 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

Golongan IV	
MKG	a	b	c	d	e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
											
0	1.671.400	1.838.500	1.721.500	1.893.700	1.773.200	1.950.500	1.826.400	2.009.000	1.881.200	2.069.300	
1											
2	1.744.700	1.919.200	1.797.100	1.976.800	1.851.000	2.036.100	1.906.500	2.097.200	1.963.700	2.160.100	
3											
4	1.821.300	2.003.400	1.875.900	2.063.500	1.932.200	2.125.400	1.990.200	2.189.200	2.049.900	2.254.900	
5											
6
7	1.901.200	2.091.400	1.958.300	2.154.100	2.017.000	2218200	2.077.500	2.285.300	2.139.900	2.353.800	
											
8	1.984.700	2.183.100	2.044.200	2.248.600	2.105.500	2.316.100	2.168.700	2.385.600	2.233.800	2.457.100	
9											
10	2.071.800	2.278.900	2.133.900	2.347.300	2.197.900	2.417.700	2.263.900	2.490.300	2.331.800	2.565.000	
11											
12	2.162.700	2.379.000	2.227.600	2.450.300	2.294.400	2.523200	2.363200	2.599.500	2.434.100	2.677.500	
13											
14	2.257.600	2.483.400	2.325.300	2.557.900	2.395.100	2.634.600	2.466.900	2.713.600	2.540.900	2.795.000	
15											
16	2.356.700	592.300	2.427.400	2.670.100	2.500200	2.750200	2.575.200	2.832.700	2.652.500	2.917200	
17											
18	2.460.100	2.706.100	2.533.900	2.787.300	2.609.900	2.870.900	2.688.200	2.957.000	2.768.900	3.045.800	
19											
20	 2.568.100	2.824.900	2.645.100	2.909.600	2.724.500	2.996.900	2.806.200	3.086.800	2.890.400	3.179.400	
21											
22	2.680.800	2.948.800	2.761.200	3.038.300	2.844.000	3.128.400	2.929.300	3.222.300	3.017.200	3.319.000	
23											
24	2.798.400	3.078.300	2.882.400	3.170.600	2.968.800	3.265.700	3.057.900	3.363.700	3.149.600	3.464.600	

Golongan IV	
MKG	a	b	c	d	e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
25											
26	2.921.200	3.213.300	3.008.900	3.309.800	3.099.100	3.409.000	3.192.100	3.511.300	3.287.900	3.616.700	
27											
28	3.049.400	3.354.400	3.140.900	3.455.000	3.135.100	3.558.700	3.332.200	3.665.400	3.432.200	3.775.400	
29											
30	3.183.300	3.501.600	3.278.800	3.606.600	3.377.100	3.714.800	3.478.400	3.826.300	3.582.800	3.941.100	
31											
32	3.323.000	3.655.300	3.422.600	3.764.909	3.525.300	3.877.900	3.631.100	3.994.200	3.740.000	4.114.000	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO