PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN
DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	a.	bahwa di Singapura, pada tanggal 16 Pebruari 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai basil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
b. 	bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intetnasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 	: 	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 16 Pebruari 2005, sebagai basil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Pebruari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Pebruari 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 9

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
MENGENAI
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak");

MENGINGAT hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada antara kedua negara dan masyarakatnya;

BERMAKSUD membentuk kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya berdasarkan persamaan kedaulatan dan saling menguntungkan;

MENGAKUI bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (selanjutnya disebut "Persetujuan") akan mendorong bagi kegiatan-kegiatan penanaman modal di kedua negara dengan tunduk pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

PASAL I 
DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. 	Istilah "penanaman modal" diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah pihak lainnya tersebut, mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

a.	benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak kebendaan lain seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;

b.	saham penyertaan, saham yang diperdagangkan, surat hutang dan bentuk-bentuk sejenis lainnya dalam perusahaan-perusahaan;

c.	tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan dari suatu kontrak yang mempunyai nilai ekonomi;

d.	hak atas kekayaan intelektual (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek, paten, desain industri, rancangan gambar pada sirkuit terpadu dan hak pada varietas tanaman) pengetahuan, rahasia dagang, merek-merek dagang dan reputasi;

e.	konsesi-konsesi usaha yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam;

Setiap perubahan bentuk yang asetnya ditanamkan dan ditanamkan kembali	tidak	akan	mempengaruhi karakteristiknya sebagai penanaman modal selama perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal X Persetujuan ini.

2.	Istilah "penanam modal" untuk masing-masing Para Pihak terdiri dari:

a.	perorangan yang berkewarganegaraan dari Pihak dimaksud;

b.	setiap perusahaan, firma, asosiasi atau badan, baik yang berstatus hukum atau tidak, Perseroan Terbatas, didirikan atau didaftarkan sesuai dengan hukum dari Pihak dimaksud.

3.	Istilah "tanpa penundaan" berarti harus dipenuhi jika suatu transfer dibuat dalam waktu yang lazimnya dibutuhkan dalam praktek-praktek keuangan internasional.

4.	Istilah "pendapatan" berarti nilai uang yang diterima dari penanaman modal termasuk didalamnya setiap keuntungan, bunga, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dengan harga bell saham, dividen, royalti atau imbalan.

5.	Istilah "mata uang yang bebas dikonversikan" adalah setiap mata uang yang dipakai secara luas sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional dan secara luas diperdagangkan dalam pasar bursa utama internasional.

6.	Istilah "wilayah" diartikan sebagai:

a.	dalam hubungannya dengan Republik Indonesia:
Wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undangannya termasuk bagian dari landas kontinen dan laut yang berdekatan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan,	hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982;

b.	dalam hubungannya dengan Republik Singapura: 
Wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undangannya dan laut yang berdekatan dimana Republik Singapura mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982;

PASAL II 
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

1.	Masing-masing Pihak akan mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya.
2.	Penanaman modal yang diakui atau disetujui sesuai dengan pasal X Persetujuan ini setiap saat harus mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dan akan menikmati perlindungan dan keamanan di wilayah Pihak lainnya sesuai dengan Persetujuan ini. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik yang memadai untuk penanam modal tersebut.

PASAL III
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

1. Masing-masing Pihak akan memberlakukan terhadap penanaman modal yang diakui atau disetujui berdasarkan pasal X atau pendapatan dari penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal Pihak lainnya tersebut di wilayahnya perlakuan sebagai berikut:

a.	yang diterapkannya terhadap penanaman modal atau pendapatan dari penanaman modal dari setiap Negara ketiga; atau
b.	berdasarkan hukum dan	peraturan perundang‑ undangannya yang diterapkannya terhadap penanaman modal atau pendapatan dari penanaman modal dari penanam modalnya sendiri,

yang manapun yang lebih menguntungkan.

2.	Jika suatu Pihak telah memberikan kemudahan-kemudahan khusus kepada penanam modal negara ketiga melalui persetujuan-persetujuan yang membentuk kesatuan pabean yang menguntungkan, kawasan atau pengaturan perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan keuangan atau institusi-institusi serupa, atau bentuk-bentuk integrasi ekonomi lainnya dimana salah satu atau para Pihak telah atau akan menjadi anggota; atau dengan memakai peraturan yang dibuat untuk membentuk atau memperluas suatu persatuan, wilayah atau pengaturan, dimana para Pihak tidak harus mematuhi kesepakatan mengenai pemberian kemudahan tersebut kepada penanam modal dari Pihak lainnya.

PASAL IV
PENGAMBIL-ALIHAN

1.	Masing-masing Pihak tidak dapat melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan, nasionalisasi atau setiap bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan (selanjutnya disebut "pengambil-alihan") terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan kondisikondisi berikut:
a.	tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum;
b.	tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan diskriminasi; dan
c.	tindakan-tindakan yang disertai dengan ketentuanketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan harga pasar yang pantas sebelum pencabutan hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, dan jumlah ganti rugi tersebut dapat ditransfer secara bebas, tanpa penundaan, dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dari satu Pihak.

2.	Setiap tindakan pengambil-alihan atau penilaian dapat ditinjau kembali atas permintaan penanam modal melalui lembaga hukum atau lembaga independen lainnya dari Pihak yang mengambil tindakan tersebut sesuai dengan hukumnya.

3.	Berdasarkan ketentuan ayat 1, setiap tindakan pengambilalihan yang berhubungan dengan tanah, sesuai dengan definisi peraturan domestik dari masing-masing Pihak, harus dengan tujuan dan berdasarkan pembayaran kerugian sesuai dengan peraturan diatas dan setiap perubahan selanjutnya atas peraturan tersebut.

PASAL V
GANTI KERUGIAN

Penanam modal dari salah satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak yang disebut terakhir, dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya, jika ada, perlakuan tersebut tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada penanam modal atau penanam modal dari negara ketiga.

PASAL VI 
TRANSFER

1.	Masing-masing Pihak harus memberikan kepastian pada penanam modal dari Pihak lainnya untuk bebas mentransfer modal dan pendapatan dari setiap penanaman modal tanpa penundaan pembayaran, berdasarkan prinsip non diskriminasi. Transfer dimaksud harus termasuk, khususnya, tidak terbatas pada:
a. 	keuntungan, bunga, deviden dan pendapatan lainnya
b. 	dana yang dibutuhkan
(i)	untuk pembelian bahan-bahan baku atau bahan pembantu, bahan setengah jadi atau produk jadi, atau
(ii)	untuk mengganti barang modal guna melindungi keberlangsungan dari penanaman modal;
c. 	dana-dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan penanaman modal;
d. 	dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
e. 	royalti atau imbalan;
f. 	pendapatan yang diperoleh oleh penanam modal perseorangan yang berkewarganegaraan dari Pihak lainnya yang bekerja berkaitan dengan penanaman modal;
g.	penerimaan dari penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
h.	ganti kerugian;
i.	penggantian sebagai akibat dari pengambil-alihan;
j.	pembayaran berkaitan dengan bantuan teknis, jasa teknis dan imbalan manajemen dan pembayaran yang berkaitan dengan proyek.

2. Transfer tersebut harus dilakukan dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku di pasar pada tanggal dilakukannya transfer dalam mata uang yang babas dikonversikan.

PASAL VII 
SUBROGASI

1.	Jika penanaman modal oleh penanam modal salah satu Pihak diberikan jaminan atas resiko non-komersial, setiap subrogasi dari penjamin atau penjamin ulang atas hak-hak penanam modal tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan asuransi tersebut akan diakui oleh Pihak lain, namun, bahwa penjamin atau penjamin ulang tersebut tidak berhak untuk melaksanakan hak selain dari hak yang telah diberikan kepada penanam modal.

2.	Berkenaan dengan pelaksanaan hak subrogasi atau pengajuan klaim, Pihak yang akan melaksanakan hak subrogasi atau mengajukan klaim harus memberikan informasi tentang perjanjian penutupan klaim pertanggungan dengan pihak penanam modal tertanggung kepada Pihak Lainnya.

PASAL VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA
PENANAM MODAL DAN SALAH SATU PIHAK

1.	Setiap perselisihan antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya, mengenai penanaman modal pihak yang disebut terakhir di wilayah Pihak yang disebut sebelumnya, akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan konsultasi. Pihak yang bermaksud menyelesaikan perselisihan tersebut melalui negosiasi harus menyampaikan keinginannya secara tertulis kepada pihak lainnya.

Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka, kecuali kedua pihak menentukan lain, harus berdasarkan permintaan tertulis dari penanam modal yang berkepentingan, disampaikan kepada salah satu:

a.	Peradilan	yang	berwenang	dari	Pihak	yang berkepentingan untuk mendapatkan keputusan;
b.	Salah satu pusat arbitrasi regional di ASEAN;
c.	Konsiliasi atau arbitrasi melalui Pusat Perselisihan Penanaman Modal Internasional (selanjutnya dalam Persetujuan ini) disebut sebagai "Pusat" yang dibentuk oleh Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanam Modal antara Negara dengan Penanam Modal yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 18 Maret 1965 (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi"). Untuk tujuan ini, setiap Pihak sebelumnya harus memberikan Persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali sesuai pasal 25 Konvensi untuk mendaftarkan setiap
perselisihan ke Pusat; atau
d.	Sebuah Pengadilan Ad hoc yang dibentuk sesuai dengan peraturan arbitrasi Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL);
atau

PASAL IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PARA PIHAK

1.	Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan persetujuan ini harus, sejauh memungkinkan, diselesaikan melalui saluran diplomatik.

2.	Jika suatu perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini tidak dapat diselesaikan, atas permintaan salah satu pihak, didaftarkan kepada pengadilan arbitrasi (selanjutnya disebut "pengadilan").

3.	Pengadilan harus dibentuk yang bersifat ad-hoc sebagai berikut: Dalam waktu dua (2) bulan setelah menerima permintaan diadakannya arbitrase, masing-masing Pihak harus menunjuk seorang Arbitrator. Arbitrator ketiga yang akan menjadi Ketua Pengadilan, harus ditunjuk melalui kesepakatan para pihak dalam waktu dua (2) bulan berikutnya.

4.	Jika jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat dipenuhi, salah satu Pihak dapat, dalam hal tidak terdapatnya pengaturan lain yang relevan, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk menunjuk Arbitrator atau para Arbitrator yang belum ditunjuk. Jika ketua Mahkamah Internasional berkewarganegaraan salah satu Pihak atau yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua atau dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota Mahkamah Internasional senior berikutnya harus diminta berdasarkan persyaratan yang sama untuk melakukan penunjukan yang perlu dan seterusnya hingga salah satu anggota Mahkamah Internasional memenuhi kualifikasi	untuk	melakukan penunjukkan.

5.	Pengadilan harus mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan bersifat final dan mengikat dan Para Pihak harus tunduk dan taat dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan tersebut.

6.	Masing-masing Pihak harus menanggung biaya bagi anggota pengadilan lainnya sendiri dan penasehat hukumnya dalam proses arbitrasi. Biaya-biaya ketua dan biaya-biaya lainnya harus ditanggung secara seimbang oleh kedua Pihak. Namun, dalam keputusannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa proporsi biaya yang lebih besar ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak.

7.	Selain dari hal tersebut diatas, pengadilan harus membentuk pengaturan prosedurnya sendiri.
PASAL X
PENERAPAN PERSETUJUAN

1. 	Persetujuan ini diterapkan terhadap:
a.	terhadap penanaman modal di wilayah Republik Indonesia, kepada semua penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Singapura, yang telah diakui sejalan dengan hukum dan peraturan perundangundangan penanaman modal asingnya dan setiap hukum dan peraturan perundang-undangan yang merubah dan menggantikannya.
b.	terhadap penanaman modal di wilayah Republik Singapura, kepada semua penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Indonesia, yang secara khusus disetujui secara tertulis oleh otoritas yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Singapura.

2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) juga harus berlaku bagi penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak, di wilayah Pihak lainnya sebelum berlakunya Persetujuan ini. Untuk menghindari keragu-raguan, disepakati bahwa persetujuan atau pengakuan lebih lanjut tidak diperlukan bagi penanaman modal yang telah disetujui atau diakui berdasar Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tertanggal 28 Agustus 1990.

3. 	Pasal ini tidak berlaku bagi setiap perselisihan, klaim atau perbedaan yang timbul sebelum berlakunya Persetujuan ini.

PASAL XI
PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku pada saat ini atau yang telah dibentuk antara Para pihak sebagai tambahan pada persetujuan ini yang memuat peraturan-peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberikan hak penanaman modal bagi penanam modal Pihak lainnya untuk perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diatur dalam Persetujuan ini, maka ketentuanketentuan yang lebih menguntungkan tersebut yang berlaku dibanding Persetujuan ini.

PASAL XII
KONSULTASI DAN AMANDEMEN

1.	Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus memberikan pertimbangan yang simpatik terhadap usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai bagi konsultasi-konsultasi tersebut.

2.	Persetujuan ini dapat diamandemen setiap waktu, jika dianggap perlu, berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua Pihak.

PASAL XIII
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1.	Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan terakhir dengan mana para Pihak telah saling memberitahukan bahwa persyaratan-persyaratan hukum nasional yang diperlukan untuk berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi.

2.	Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan akan tetap berlaku kemudian untuk jangka waktu yang sama kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini satu tahun sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

3.	Terhadap penanaman modal yang dibuat sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan terus berlaku efektif selama jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini.

4. Sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tertanggal 28 Agustus 1990 tidak lagi berlaku antara Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Singapura pada 16 Februari tahun dua ribu lima dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH 				      UNTUK PEMERINTAH 
REPUBLIK INDONESIA				     REPUBLIK SINGAPURA

DR.N.HASSAN WIRAJUDA 				LIM HNG KIANG		  
MENTERI LUAR NEGERI			   MENTERI PERINDUSTRIAN
     	       DAN PERDAGANGAN