PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN UMUM
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	: 	bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional, dipandang perlu mengatur Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraa,uran Presiden;

Mengingat 	:	1. 	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang K(;;polisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ,; entang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional.

Pasal 2
Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menerirna Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan.

Pasal 3
(1)	Besarnya Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
(2)	Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 4
Pemberian Tunjangan Umum dihentikan apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan, dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO