PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON
THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL
PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA
INDUSTRI ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	a.	bahwa di Singapura, pada tanggal 21 April 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara ASEAN;
b. 	bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE' BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN).

Pasal 1
Mengesahkan Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pads tanggal 11 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 41 
PROTOKOL PERUBAHAN
PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN (PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME)

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negaranegara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

MENGINGAT Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN yang ditandatangani tanggal 27 April 1996 di Singapura, selanjutnya disebut "Persetujuan", yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan kerangka kerja organisasi dimana sektor swasta ASEAN dapat berkolaborasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan bagi Negara-negara Anggota ASEAN serta untuk meningkatkan produk industri dalam wilayah secara keseluruhan;

MENGETAHUI  dengan sesungguhnya bahwa Skema AICO telah mencapai tujuan yang diharapkan;

MENCATAT PULA bahwa Pasal 1 Protokol Perubahan Persetujuan Tentang Skema CEPT untuk AFTA bagi Penghapusan Pajak Impor yang ditandatangani tanggal 31 Januari 2003, telah mengubah tarif akhir CEPT menjadi nol persen (0%);

MENGINGAT	keputusan Sidang Retreat Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) di Genting Highland, Malaysia pada bulan Juli 2002 untuk tetap mempertahankan keterkaitan Skema AICO setelah 2002 dan terus berusaha untuk menetapkan tarif AICO menjadi nol persen (0%);

MENGINGAT	keputusan Sidang Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-34 yang diselenggarakan tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam -- untuk mengubah tingkat preferensi tarif yang berlaku bagi negara-negara peserta Skema AICO;

MENGAKUI	diperlukannya memperbaharui Persetujuan untuk mempertahankan kelanjutannya setelah 2002;

MENCATAT	bahwa Pasal 13 Persetujuan memuat aturan perubahannya;

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT : 

PASAL 1

Pasal 1 (Definisi) Persetujuan diubah dengan menggantikan ayat (6), menjadi sebagai berikut :

"6.. "Tingkat Preferensi Tarif" adalah tarif akhir CEPT yang ditetapkan oleh Negara-negara Peserta sebesar 0% sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Perubahan Persetujuan tentang Skema CEPT untuk AFTA bagi Penghapusan Pajak Impor. Definisi ini harus dibaca bersama dengan Pasal 2 ayat (4) Persetujuan yang disetujui dalam Protokol ini dan Pasal 4 Persetujuan.

PASAL 2
Pasal 2 (Ketentuan Umum) Persetujuan diubah menjadi sebagai berikut :
( a)	dengan menambahkan ayat (4) baru setelah ayat (3) dalam Pasal 2 sebagai berikut :
"4.	Dalam hal Pengaturan AICO yang disetujui sejak 1 Januan 2003, Tingkat Preferensi Tarif bagi Negara Peserta dengan rentang tarif sebagai berikut:

a.	Brunei Darussalam	-	-    0%	
b.	Kerajaan Kamboja	-    0%	
c.	Republik Indonesia	-    0%	
d.	Republik Demokratik Rakyat Laos	-    0%	
e.	Malaysia	-    0%	
f.	Uni Myanmar	-    0 - 5%	
g.	Republik Filipina	-    0 - 1%	
h.	Republik Singapura	-    0%	
i.	Kerajaan Thailand	-    0 - 3%	
j.	Republik Sosialis Vietnam	-    0 - 5%	

Negara Peserta melalui kesepakatan bersama dapat membuat pengaturan tingkat preferensi tarif diantara dua Negara Peserta atau antar Negara Peserta dengan rentang preferensi tarif yang tercantum diatas dan masing-masing Negara Peserta.

(b)	dengan menambahkan ayat (5) baru dalam Pasal 2 sebagai berikut :

"5.	Negara Anggota ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang untuk sementara waktu belum siap untuk menerapkan Tingkat Preferensi Tarif sebesar 0%, harus tetap mengurangi Tingkat Preferensi Tarif menjadi 0 % dalam kerangka Pengaturan AICO mulai tanggal 1 Januan 2005, sedangkan Republik Sosialis Vietnam harus melakukannya mulai tanggal 1 Januari 2006.

PASAL 3
Pasal 5 (Hak Istimewa) dari Persetujuan diubah dengan menggantikan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) menjadi sebagai berikut :

"a. produk-produk AICO yang n,etujui untuk diperdagangkan diantara Perusahaan-perusahan Peserta akan menikmati Tingkat Preferensi Tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 2 ayat (4), apabila memungkinkan. Apabila Tingkat Preferensi Tarif yang ditetapkan berada dalam satu rentang, maka tingkat tarif yang berlaku harus ditentukan oleh Negara Peserta yang bersangkutan. Tingkat Preferensi Tarif tidak berlaku jika tingkat tarif produk telah mencapai tarif akhir CEPT:"

PASAL 4

Pasal 7 (Prosedur Permohonan) dari Persetujuan diubah dengan menggantikan Pasal 7 ayat (2) menjadi sebagai berikut:

"2.	Negara Anggota ASEAN, dalam jangka waktu 60 hari dari penerimaan permohonan, wajib memberitahu Sekretariat ASEAN mengenai :
a.	keputusan mereka atas keikutsertaannya dalam Pengaturan AICO; dan,
b.	apabila memungkinkan, Tingkat Preferensi Tarif yang akan diterapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 2 ayat (4).

Negara Anggota ASEAN, apabila memungkinkan, yang tidak dapat memberikan keputusan mengenai tingkat tarif dalam jangka waktu tersebut, tetap harus memberitahukan keputusan mereka mengenai penerimaan atau sebaliknya, terhadap pengaturan serta produknya sebagai Produk AICO".

PASAL 5

Pasal 12 (Ketentuan Pembatalan) dari Persetujuan diubah dengan menggantikan kata "final" pada kalimat kedua dalam Pasal 12 huruf d dengan prevailing" (yang berlaku)".

PASAL 6

Protokol ini mulai berlaku pada tanggal pendepositan instrumen pengesahan atau penerimaan oleh semua pemerintah yang menandatangani kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Protokol ini harus didepositkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya harus segera menyampaikan copy resminya kepada masing-masing negara anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN.

DIBUAT di Singapura, tanggal 21 April 2004 dalam naskah tunggal Bahasa Inggris.

Atas nama Pemerintah Brunei Darussalam 

- ttd -

Pehin Dato Abdul Rahman Taib
Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Primer, Brunei Darussalam

Atas nama Pemerintah Kerajaan Kamboja

- ttd -

Cham Prasidh
Menteri Perdagangan

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia

- ttd -
-	
Rini M.S. Soewandi
Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Atas nama Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

- ttd  -

Soulivong Daravong
Menteri Perdagangan

Atas nama Pemerintah Malaysia

- ttd -

Rafidah Aziz
Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian

Atas nama Pemerintah Persatuan Myanmar

- ttd -

U Tin Winn
Menteri Kerjasama Ekonomi

Atas nama Pemerintah Republik Philipina

- ttd -

Cesar A.V. Purisima 
Sekretaris Perdagangan dan Perindustrian

Atas nama pemerintah Republik Singapura 

- ttd -

George Yong-Boon Yeo
Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Atas nama pemerintah Kerajaan Thailand

- ttd -

Watana Muangsook
Menteri Perdagangan

Atas nama pemerintah Republik Sosialis Vietnam 

- ttd -

Truong Dinh Tuyen 
Menteri Perdagangan