PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK
ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISEAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	a. 	bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 April 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiseal Evasion with Respect to Taxes on Income), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;
b. 	bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat	:	1. 	Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISEAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME).

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiseal Evasion with Respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 April 2004 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Persia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 43 
DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH
PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN
TENTANG
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DAN
PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK
ATAS PENGHASILAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran

BERHASRAT mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1
Orang dan Badan yang Tercakup dalam Persetujuan

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

Pasal 2
Pajak-pajak yang Dicakup dalam Persetujuan Ini
1.	Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh setiap Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2.	Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan terhadap seluruh penghasilan, atau unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak yang diperoleh atas keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak, dan pajak atas seluruh gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan.
3.	Persetujuan ini akan diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, khususnya:
a. 	di Republik Islam Iran : 
Pajak Penghasilan
(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Republik Islam Iran");
b.	di Indonesia: 
Pajak Penghasilan;
(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Indonesia").
4. Persetujuan ini akan berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.

Pasal 3
Pengertian-pengertian Umum
1. 	Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan:
a. 	istilah "Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak lainnya pada Persetujuan" berarti Republik Indonesia atau Republik Islam Iran tergantung dari hubungan kalimatnya.
i.	istilah "Republik Islam Iran" berarti wilayah sekitarnya dibawah kedaulatan dan/atau juridiksi Republik Islam Iran I;
ii.	stilah "Republik Indonesia" berarti wilayah sekitarnya di bawah kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya.
b. 	istilah "Pajak" berarti setiap jenis Pajak yang tercakup dalam Pasal 2 Persetujuan ini
c. 	istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan;
d.	istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
e.	istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
f. 	istilah "Ialu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dijalankan oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
g. 	istilah "pejabat yang berwenang" berarti:
i.	di Indonesia: 
Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
ii.	di Republik Islam Iran: 
Menteri urusan Ekonomi dan Keuangan atau wakilnya yang sah;
h. 	istilah "warganegara" berarti:
i.	setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan;
ii.	setiap badan hukum, yang statusnya diperoleh berdasarkan undangundang yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan.
2. 	Sehubungan dengan penerapan Persetujuan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini, kecuali jika disebutkan lain, akan, mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini.

Pasal 4
Penduduk
1.	Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang/badan yang, menurut undang-undang Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat manajemennya, tempat pendaftarannya atau atas dasar Iainnya yang sifatnya serupa, dan termasuk Negara atau pemerintah daerah setempat. Namun istilah ini tidak meliputi orang/badan yang terutang pajak di Negara tersebut hanya atas dasar penghasilan dari sumber-sumber di Negara itu.

2.	Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 Pasal ini menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:
a.	ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);
b.	jika Negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka is akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam;
c.	jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia menjadi warga negara;
d.	jika status penduduk tidak dapat ditentukan oleh sub-ayat a sampai dengan c, para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.

3.	Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat I suatu badan selain orang pribadi merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka badan tersebut akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana tempat kedudukan managementnya elektif berada.

Pasal 5
Bentuk Usaha Tetap

1. 	Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap." berarti suatu tempat usaha tetap suatu perusahaan di Negara Pihak pada Persetujuan di mana seluruh atau sebagian usahanya dijalankan di Negara Pihak lainnya pads Persetujuan.
2. 	Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi:
a.	suatu tempat manajemen;
b.	suatu cabang;
c.	suatu kantor;
d.	suatu pabrik;
e.	suatu bengkel;
f.	suatu pertanian atau perkebunan;
g.	suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau tempat Iainnya untuk cksplorasi, eksploitasi dan/atau ekstrasi sumber daya alam, rig atau kapal yang digunakan untuk pengeboran.
3. 	Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:
a.	suatu lokasi bangunan, suatu proyek konstruksi, perakitan atau instatasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila lokasi, proyck atau kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung untuk suatu masa yang lebih dari enam bulan;
b.	pemberian jasa-jasa, termasuk jasa-jasa konsultasi, oleh suatu perusahaan melalui pegawainya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan yang bersifat demikian berlangsung (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) di dalam negeri dalam masa atau masa-masa yang keseluruhannya lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan.
4.	Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, kegiatan-kegiatan berikut yang dilakukan oleh perusahaan Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dianggap tidak akan dipelakukan sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan bentuk usaha tetap:
a.	pengglinaan fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
b.	pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipanterkan;
c.	pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain:
d.	pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpuIkan keterangan bagi perusahaan:
e.	pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud milik tujuan pariwara atau untuk memberikan keterangan-keterangan untuk penelitian ilmu pengetahuan, setiap kegiatan lain yang bersifat persiapan atau penunjang perusahaan;
f. 	pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan dalam sub-ayat a sampai dengan e, sepanjang keseluruhan kegiatan yang merupakan hasil penggabungan semua kegiatan-kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang.

5.	Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang/badan, kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 6, bertindak di suatu Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan dan mempunyai dan biasa melakukannya di Negara Pihak pada Persetujuan suatu wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan, maka perusahaan tersebut.akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara itu sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan orang/badan yang dijalankan untuk perusahaan tersebut kecuali kegiatan yang dilakukan orang/badan tersebut dibatasi oleh ketentuanketentuan yang diatur dalam ayat 4, jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap tidak akan menyebabkan tempat usaha tetap tersebut menjadi bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat tersebut.

6.	Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui makelar, agen komisi umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang/badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim.
Namun demikian, bilamana kegiatan-kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan untuk perusahaan itu atau sekutu perusahaannya, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang bertindak bebas dalam pengertian ayat ini.

7.	Jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh suatu perseroan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau yang menjalankan usaha di Negara pihak lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan cara lain), maka hal itu tidak dengan sendirinya akan berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya.

Pasal 6
Penghasilan dari Harta Tak Gerak
1.	Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta tak gerak (termasuk penghasilan yang, diperoleh dari pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2.	Istilah "harta tak gerak" akan mempunyai arti sesuai dengan undang-undang Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut meliputi juga benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum umum mengenai pemilikan atas lahan, hak memungut hasil atas harta tak gerak, serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap atau tak tetap sebagai batas jasa untuk pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan kandungan mineral, sumber-sumber dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya. Kapal laut, atau pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak.

3.	Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau penggunaan harta tak gerak dalam bentuk lainnya.

4.	Apabila pemilik saham atau mempunyai hak kepemililan dalam suatu perusahaan lain di suatu perusahaan, atas kepemilikan saham atau hak kepemilikan dalam suatu perusahaan berhak untuk menikmati harta tak gerak milik perusahaan tersebut, penghalan dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau penggunaan dengan cara lain atas hak kenikmatan tersebut dapat dikenakan Pajak di Negara Pihak pada Persetujuan tempat harta tak gerak terletak.

5.	Ketentuan ayat 1 dan 3 Pasal ini berlaku juga terhadap penghasilan dari harta tak gerak suatu perusahaan dan penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan untuk pelaksaan kegiatan pekerjaan bebas.

Pasal 7
Laba Usaha

1. 	Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud diatas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari:
a.	bentuk usaha tetap tersebut;
b.	penjualan yang dilakukan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau
c.	kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara pihak lainnya itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu.
2.	Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3 Pasal ini, jika perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu.
3.	Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, jika bentuk usaha tetap itu merupakan perusahaan bebas sepanjang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari bentuk usaha tetap itu, yang dikeluarkan di Negara itu dimana bentuk usaha tetap itu berkedudukan ataupun di tempat lain.
4.	Sepanjang telah menjadi kebiasaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk menetapkan laba yang diperkirakan diperoleh suatu bentuk usaha tetap berdasarkan suatu pembagian laba dari keseluruhan laba perusahaan terhadap berbagai bagiannya, ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 tidak akan menutup kemungkinan bagi Negara pihak pada Persetujuan tersebut dalam menentukan laba yang dikenakan pajak atas suatu pembagian laba seperti itu yang mungkin merupakan cara perhitungan pembagian yang lazim dilakukan, bagaimanapun juga, akan menjadikan hasilnya sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pasal ini.
5.	Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh suatu bentuk usaha tetap untuk perusahaan, tidak dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap.
6.	Demi penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat atasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan.
7.	Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada Pasal-pasal lainnya dalam Persetujuan ini, maka ketentuan Pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini.

Pasal 8
Lalu Lintas Internasional
Laba yang diperoleh oleh perusahaan suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut dan pesawat udara di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

Pasal 9
Perusahaan-perusahaan yang Mempunyai Hubungan Istimewa

1.	ApabiIa
a. 	suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan.
atau
b.	orang badan yang sama baik secara Iangsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengendalian atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan,
dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.
2. 	Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu - dan dikenakan pajak dan bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut pertama sendainya berdasarkan syarat-syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas, Negara pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan saling berkonsultasi.

Pasal 10
Dividen
1.	Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2.	Namun demikian, dividen tersebut dapat dikenakan Pajak di Negara Pihak pada Persetujuan tempat perusahaan yang membayarkan dividen merupakan penduduk dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila pihak penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu Pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 7 persen dari jumlah bruto dividen yang dibagikan.
3.	Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham saham-saham " jouissance" atau hak-hak jouissance", saham pendiri atau hak-hak lainnya, yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan yang oleh undang-undang Negara di mana peseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham.
4.	Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada 1ersetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. di mana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat usaha tetap yang berada di sana dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

5.	Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, Negara pihak lainnya tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk di Negara pihak lainnya itu atau apabila penguasaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di Negara pihak lainnya tersebut, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau laba yang 'tidak dibagikan itu terdiri seluruhnya atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari Negara pihak lainnya itu.

6.	Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya padd Persetujuan, maka laba bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakari pajak tambahan di Negara lainnya itu sesuai dengan undang-undangnya; namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 7 persen dari jumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara pihak lainnya tersebut.

Pasal 11 
Bunga

1.	Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2.	Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga itu berasal, dan berdasarkan perundangundangan di Negara itu, tetapi apabila penerima bunga adalah pemilik yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah bruto bunga.
3.	Istilah "bunga" yang dikenakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua Jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun yang tidak dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun yang tidak dan khususnya penghasilan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan surat-surat obligasi atau surat-surat hutang termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat berharaga obligasi atau surat-surat hutang tersebut. Denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pembavaran tidak akan dianggap sebagai bunga sebazaimana dimaksud dalam Pasal ini.
4.	Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang berasal suatu Negara pihak pada Persetujuan dan diperoleh Pemerintah Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Lainnya, Pemerintah Kota, Bank Sentral dan bank-bank lainnya yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Negara pihak lainnya pada Persetujuan, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebutkan pertama.
5.	Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga tadi berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana tempat bunga itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada disana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
6.	Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah is penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.
7.	Jika, karena atasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah disetujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundangundangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 12 
Royalti
1.	Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut.
2.	Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga itu berasal dan berdasarkan perundang-undangan di Negara itu, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik yang menikmati royalty maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 12 persen dari jumlah bruto royalty tersebut.
3.	Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran, dari segala jenis penerimaan sebagai pertimbangan dari penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-film sinematography dan pita rekaman untuk radio dan televisi, paten, merk dagang, pola atau model, rencana, rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, ataupun harta atau hak sejenis lainnya; atau keterangan yang berhubungan dengan pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan atau dari penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan di bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan.

4.	Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apabila pemilik yang menikmati royalty itu, merupakan penduduk suatu Negara pihak .pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana; atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu melalui suatu tempat usaha tetap, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

5.	Royalti akan dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila pembayarnya adalah Negara itu sendiri, pemerintah daerah, atau penduduk dari Negara tersebut. Namun demikian, apabila, orang/badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah is penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada.

6.	Apabila, karena atasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pemilik hak seandainya tidak ada hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebutkan terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundangundantan masing-erasing Negara pihak pada Persetujuan dengan memperhatika n ketentuan-ketentuan Iainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 13
Keuntungan dari Pemindahtanganan Harta

1.	Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tak gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2.	Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak yang merupakan bagian dari suatu tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaari bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (tersendiri atau beserta keseluruhan perusahaan) atau dari tempat tetap itu, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
3.	Keuntungan yang diperoleh perusahaan suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan kapal laut, atau pesawat udara yang beroperasi di jalur lalu lintas internasional atau harta gerak yang menjadi bagian dari operasi kapal laut atau pesawat udara hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

4. 	Keuntungan yang diperoleh seorang penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan saham atau hak-hak lainnya dalam perusahaan, atas modal baik secara langsung ataupun tidak langsung terutama terdiri dari harta tak gerak yang berada di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan Pajak di Negara lainnya tersebut.

5.	Keuntungan dari pemindahtanganan harta selain yang disebutkan pada ayat 1, 2, 3 dan 4 hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana pihak yang memindhtangankan harta itu berkedudukan.

Pasal 14
Pekerjaan Bebas
1.	Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat bebas hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali apabila is mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Apabila ia mempunyai tempat tetap tersebut, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu tetapi hanya sepanjang penghasilan yang berasal dari tempat tetap tersebut.
2.	Istilah "jasa-jasa professional” terutama meliputi kegiatan-kegiatan bebas di bidang Ilmiah, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran. demikian juga kegiatan-kegiatan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli teknik, pengacara, dokter gigi, arsitek dan akuntan.

Pasal 15
Pekerjaan dalam Hubungan Kerja

1.	Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, 19, dan 20 dari Perjanjian ini atas gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serap yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan dalam hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika pelerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal pekerjaan dilakukan secara demikian, maka balas jasa yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu.
2.	Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat I, batas jasa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, apabila:
a.	penerima batas jasa berada di Negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; dan
b.	batas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara pihak lainnya tersebut; dan
c.	batas jasa itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lainnya tersebut.
3. 	Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, batas jasa yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalulintas internasional, oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

Pasal 16
Balas jasa para Direktur

Balas jasa para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi atau setiap organ lain yang serupa dari suatu perseroan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.

Pasal 17
Para Artis dan Olahragawan

1.	Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sebagai penghibur, seperti artis teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai olahrag.:awan, dari kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukart di Negara pihak Iainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2.	Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh penghibur, atau olahragawan tersebut diterinla bukan oleh penghibur atau olahragawan itu sendiri tetapi oleh orangrbadan lain. inenyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 7, 14 dan IS. maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan ditna na kegiatan-kegiatan penghibur atau ola hragawan itu dilakukan.
3.	Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat-ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh seorang penghibur atau olahragawan dari kegiatan-kegiatan yang diadakan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui persetujuan kebudayaan antara Pemerintah kedua Negara pihak pada Persetujuan, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara lainnya tersebut.

Pasal 18
Pensiun dan Pembayaran Berkala

1.	Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2, pensiun atau batas jasa serupa lainnya yang dibayarkan kepada penduduk dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di masa lampau, dapat dikenakan Pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap setiap pembayaran berkala yang dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak pada Persetujuan.

2.	Menyimpang dari ketentuan ayat 1, atas pensiun dan pembayaran lainnya di bawah perundang-undangan keamanan umum kemasyarakatan atau hukum pelayanan masyarakat Negara Pihak pada Persetujuan dapat dikenakan Pajak di Negara itu.

3.	Istilah "pembayaran berkala" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala pada waktu tertentu semasa hidup atau selama jangka waktu tertentu atau masa waktu yang dapat ditentukan karena adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai batas jasa yang memadai dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 19
Pejabat Pemerintah

1. 	a) 	Gaji, upah dan batas jasa sejenis lainnya, selain dari pensiun, yang dibayarkan oleh dana yang dibentuk Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagiannya atau pemerintahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.
b) 	Namun demikian, batas jasa tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara pihak lainnya itu dan orang tersebut adalah penduduk Negara itu yang:
i.	merupakan warganegara dari Negara itu; atau
ii.	tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut.
2.	Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 16 dan 18 akan berlaku terhadap batas jasa. dan terhadap pensiun, dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh snafu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya.

Pasal 20
Guru dan Siswa

1.	Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa atau pemegang yang merupakan penduduk Negara pihak pada Persetujuan yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan semata-mata untuk mengikuti pendidikan atau latihan, yang diterima semata-mata untuk keperluan hidup, pendidikan atau latihan tidak dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, sepanjang pembayaran-pembayaran tersebut berasal dari sumber-sumber di Iuar Negara pihak pada Persetujuan tersebut.

2. 	Demikian juga, batas jasa yang diterima seorang guru besar atau guru, yang merupakan penduduk Negara pihak pada Persetujuan dan berada di Negara Pihak. lainnya pada Persetujuan dan mempunyai tujuan utama untuk mengajar atau melakukan penelitian ilmiah untuk suatu masa atau masa-masa tidak melebihi 2 tahun, atas batas jasa dari kegiatan-kegiatan pribadi dalam melakukan kegiatan mengajar atau melakukan penelitian, atas pembayaran-pembayaran yang timbul dari sumber di Iuar Negara lainnya itu, akan dibebaskan dari pengenaan Pajak di Negara lainnya itu
Pasal ini tidak berlaku atas penghasilan dari penelitian apabila penelitian terutama dilakukan untuk kegiatan yang menguntungkan pribadi seseorang atau badan.

Pasal 21
Penghasilan Lainnya

1.	Bagian-bagian penghasilan penduduk satu Negara pihak pada Persetujuan, yang tidak secara jelas disebutkan dalam Pasal-pasal Perjanjian ini sebelumnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut, kecuali penghasilan itu berasal dari sumber-sumber di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Apabila bagian-bagian penghasilan yang diperoleh dari sumber di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, maka dikenakan Pajak di Negara lainnya itu.

2. 	Ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku terhadap penghasilan, selain penghasilan dari harta tak gerak seperti dimaksud Pasal 6 ayat 2, jika penerima penghasilan, merupakan penduduk Negara Pihak pada Persetujuan, menjalankan suatu usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan di Negara lainnya itu kegiatan pekerjaan bebas dari tempat tetap yang berada di sana dan hak atau harta sehubungan dengan penghasilan yang dibayarkan secara efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap. Dalam hal demikian, bagian-bagian penghasilan akan dikenakan Pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan sesuai perundang-undangannya.

Pasal 22
Metode Penghindaran Pajak Berganda

1.	Apabila seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh penghasilan, sesuai dengan ketentuan persetujuan dapat dikenakan Pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, Negara Persetujuan yang disebutkan pertama diperbolehkan sebagai pengurang Pajak penghasilan dari penduduk tersebut, jumlah pajak yang seimbang dengan Pajak penghasilan yang dibayarkan di Negara lainnya itu. Namun demikian, jumlah pengurangan itu tidak boleh melebihi jumlah bagian dari pajak penghasilan yang dihitung sebelum pengurangan tersebut diberikan, yang menimbulkan penghasilan yang dikenakan Pajak di Negara Iainnya itu.
2. 	Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, atas penghasilan yang diperoleh penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dibebaskan dari pengenaan Pajak di Negara itu, namun Negara itu, dalam penghitungan jumlah Pajak atas sisa penghasilan penduduk, menghitung jumlah penghasilan yang dibebaskan tersebut.

Pasal 23
Non-diskriminasi
1.	Warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak lainnya dalam keadaan yang sama. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, ketentuan ini berlaku terhadap seseorang yang bukan merupakan penduduk dari satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan.
2.	Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di. Negara pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan stiatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri.
3.	Perusahaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebutkan pertama.

Pasal 24
Tata Cara Persetujuan Bersama

1. 	Apa bila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing-masing Negara, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan di mana ia berkedudukan, atau apabila masalah yang timbul menyangkut Pasal 23 ayat I kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia berkedudukan. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu dua tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
2.	Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan untuk diselesaikan dan apabila atas masalah itu tidak dapat ditemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, pejabat yang berwenang harus berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.

3.	Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan melalui suatu persetujuan bersama harus berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau pencrapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan.

4.	Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya. Pejabat-pejabat yang berwenang, melalui konsultasi, akan mengembangkan prosedur-prosedur, kondisi-kondisi, cara-cara dan teknis bilateral yang sesuai guna penerapan tatacara persetujuan bersama yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 25 
Pertukaran Informasi
1.	Pejabat-pejabat yang berwenang dari, kedua Negara pihak pada Persetujuan akan melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undangundang nasional Negara masing-masing mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undang Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini, khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan atau penyelundupan pajak. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara tersebut dan hanya dapat diungkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat termasuk pengadilan dan badan-badan administratif yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan undang-undang atau penuntutan, atau dalam memutuskan keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut di atas. Namun demikian dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-keputusan pengadilan.

2.	Bagaimanapun juga ketentuan-ketentuan ayat 1 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada Negara pihak pada Persetujuan kewajiban untuk :
a.	melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktek administrasi yang berlaku di Negara itu atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
b.	memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
c.	memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan Negara.

Pasal 26
Penyakilan Diplomatik dan Pegawai Konsuler
Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota-anggota misi diplomatik dan konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.
Pasal 27
Berlakunya Persetujuan
1.	Persetujuan ini akan berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal saat masing-masing Pemerintah saling memberitahu secara tertulis bahwa formalitas sebagaimana disyaratkan dalam konstitusi masing-masing Negara telah dipenuhi.
2.	Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku setelah perubahan instrument ratifikasi dan ketentuan itu berlaku:
a.	mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahurr takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini ;
b.	mengenai pajak lainnya atas penghasilan untuk tahun-tahun pajak yang mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan ini.

Pasal 28
Berakhirnya Persetujuan
1.	Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri berlakunya Persetujuan ini, melalui saluran-saluran diplomatic, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan pada atau selambat-Iambatnya enam bulan sebelum berakhirnya tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu lima tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan.
2.	Dalam hal demikian, Persetujuan ini tidak akan berlaku lagi:
a.	mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan ya diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan;
b.	mengenai pajak-pajak lainnya atas penghasilan untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan.

Dengan kesaksian para penandatangan di bawah ini, yang telah memperoleh kuasa yang sah, oleh Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal tigapuluh bulan April tahun dua ribu empat dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Persia. Kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Pemerintah	Untuk Pemerintah
Republik Indonesia	Republik Islam Iran