PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005
TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	: 	a. 	bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005, telah ditetapkan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2005 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005;
b. 	bahwa dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2001, telah terjadi perubahan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005;

Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penvusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara; Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, 1ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21)02 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana Telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal I
Ketentuan Pasal I dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005 diubah, sehingga berbunvi sebagai berikut :

“Pasal 1
(1)	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/sub fungsi, program, kegiatan, jenis belanja dan lokasi.
(2)	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, yang terdiri atas:
a Rincian Anggaran Relanja Pemerintah Pusat menurut bagian anggaran/unit organisasi dan jenis belanja, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
b.	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi/ subfungsi dan jenis belanja, sebagaimana dunaksud dalam Lampiran II;
c.	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut program, kegiatan dan jenis belanja dan Rincian Belanja Pemerintah Pusat menurut Kementerian/lembaga, program dan jenis belanja, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
d.	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut lokasi dan penis belanja, sebagaimana dimaksud dalam Iampiran IV."

Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunvai daya laku surut sejak tanggal 25 Oktober 2005.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO