www.legalitas.org

Menimbang :

Mengingat :

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	
	NOMOR 12 TAHUN 2006	
			TENTANG		
	KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
				rg	
			.o	
a.	bahwa negara Republik Indonesiasberdasarkan  Pancasila dan Undang-	
	Undang  Dasar  Negara  Republika	Indonesia  Tahun  1945  menjamin	
	potensi,  harkat,  dan  martabatisetiap  orang  sesuai  dengan  hak  asasi	
			l		
	manusia;		a		
b.	bahwa  warga  negaragmerupakan  salah  satu  unsur  hakiki  dan  unsur	
	pokok  dari suatu  negara  yang  memiliki hak  dan  kewajiban  yang perlu	
	dilindungi dan dijamin.Lpelaksanaannya;	
c.	bahwa     Undangw-Undang      Nomor     62      Tahun      1958     tentang	
	Kewarganegaraanw	Republik   Indonesia   sebagaimana   telah   diubah	
	denganUndangw	-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal	
	18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan	
	Republik  Indonesia  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan	
	ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti	
	dengan yang baru;			
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf	
	a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  perlu  membentuk  Undang-Undang  tentang	
	KewarganegaraanRepublikIndonesia;	

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1)  dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J   Undang-  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DenganPersetujuanBersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  www.legalitas.org

- 2 -

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG   TENTANG   KEWARGANEGARAAN   REPUBLIK  INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamUndang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.	Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan	
	peraturanperundang-undangan.	
2.	Kewarganegaraan  adalah  segala  hal  ihwal  yang  berhubungan  dengan	
	warganegara.	
3.	Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh	
	Kewarganegaraan Republik Indonesia melaluipermohonan.	
4.	Menteri  adalah  menteri  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di	
	bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	
5.	Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh	
	Menteri untuk menanganimasalah KewarganegaraanRepublikIndonesia.	
6.	Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.	
7.	Perwakilan   Republik   Indonesia    adalah   Kedutaan    Besar   Republik	
	Indonesia,  Konsulat  Jenderal   Republik  Indonesia,  Konsulat  Republik	
	Indonesia, atau Perutusan Tetap RepublikIndonesia.	
r
.o
it s

l

a

g

e

.L
www	Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia  asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai  warganegara.

Pasal 3

Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  hanya  dapat  diperoleh  berdasarkan  persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

BAB II

WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

a. 	setiap orang  yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau  berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  sudah  menjadi  Warga  Negara 

Indonesia;

  www.legalitas.org

- 3 -

b.       anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  dan  ibu  Warga Negara Indonesia;

c.       anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  Warga  Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d.	anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara	
	asing dan ibu Warga Negara Indonesia.			
e.	anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara	
	Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum	
	negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak	
	tersebut;							
f.	anak  yang  lahir  dalam  tenggang  waktu  300  (tiga  ratus)  hari  setelah	
	ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga	
	NegaraIndonesia;						
g.	anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  Warga	
	NegaraIndonesia;						
h.	anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  warga	
	negara  asing  yang  diakui  oleh  seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia	
	sebagai  anaknya  dan  pengakuan  itu  dilakukan  sebelum  anak  tersebut	
	berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;		
i.	anak  yang  lahir  di wilayah  negara RepublikrgIndonesia yang pada  waktu	
	lahir tidak jelas status kewarganegaraanoayah dan ibunya;		
						.			
j.	anak yang baru lahir yang ditemukansdi wilayah negara Republik Indonesia	
	selama ayah dan ibunya tidaktdiketahui;a			
k.	anak yang lahir di wilayah negarali	Republik Indonesia  apabila ayah dan	
	ibunya	tidak	mempunyaig	kewarganegaraan    atau    tidak    diketahui	
	keberadaannya.	e						
l.	anak  yang  dilahirkan.Ldi	luar  wilayah  negara	Republik	Indonesia  dari	
	seorang  ayah danwibu Warga Negara  Indonesia  yang karena  ketentuan	
	dari	negaraw	tempat		anak	tersebut	dilahirkan	memberikan	
	kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;		
m.	anak  dariwseorang  ayah  atau  ibu  yang  telah  dikabulkan  permohonan	
	kewarganegaraannya,   kemudian   ayah   atau   ibunya   meninggal   dunia	
	sebelum mengucapkan sumpahataumenyatakan janji setia.	

Pasal 5

(1) 	Anak Warga Negara Indonesia yang  lahir  di luar  perkawinan  yang  sah,  belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara  sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai  Warga Negara Indonesia. 

(2) 	Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat  secara   sah   sebagai   anak   oleh   warga   negara   asing   berdasarkan  penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. 

Pasal 6

(1) 	Dalam  hal  status  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  terhadap anak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf  h, huruf l,  dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraanganda, setelah berusia  18   (delapan   belas)   tahun   atau   sudah   kawin   anak   tersebut   harus 

menyatakan memilih salahsatukewarganegaraannya.

  www.legalitas.org

- 4 -

(2) 	Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  dibuat secara  tertulis dan  disampaikan  kepada  Pejabat dengan  melampirkan   dokumen   sebagaimana   ditentukan   di   dalam   peraturan  perundang-undangan. 

(3) 	Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksudpada  ayat  (2)  disampaikan  dalam  waktu  paling lambat  3  (tiga)  tahun  setelah  anak  berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang  asing.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH  KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan    Republik    Indonesia    dapat    juga    diperoleh    melalui  pewarganegaraan.

Pasal 9
Permohonan  pewarganegaraan  dapat  diajukan  oleh  pemohon  jika  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

rg
.o

ita
l

a

g

e

.L

w  w  w  belas) tahun atau sudah kawin;  telah berusia 18 (delapan

pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah  negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau  paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;

sehat jasmani dan rohani;

dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;

tidak  pernah   dijatuhi  pidana  karena  melakukan  tindak   pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

jika  dengan  memperoleh  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,   tidak  menjadiberkewarganegaraanganda;

mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan  membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

(1) 	Permohonan  pewarganegaraan  diajukan  di  Indonesia  oleh  pemohon  secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup 

kepada Presiden melalui Menteri.

  www.legalitas.org

	- 5 -	
(2)	Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat	
	(1) disampaikan kepada Pejabat.	

Pasal 11

Menteri  meneruskan  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  disertai dengan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  waktu  paling  lambat 3  (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonanditerima.

	Pasal 12	
(1)	Permohonan pewarganegaraan dikenaibiaya.	

(2)     Biaya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.

	Pasal 13	
(1)	Presiden mengabulkan atau menolakpermohonan pewarganegaraan.	
(2)	Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada	
	ayat (1) ditetapkan  dengan Keputusan Presiden.	

(3)     Keputusan  Presiden  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan

	paling  lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak permohonan  diterima  oleh	
	Menteri  dan  diberitahukan  kepada  pemohon  paling  lambat  14  (empat	
	belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.	
(4)	Penolakan	permohonan	pewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud	
	pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada	
	yang  bersangkutan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  tanggal	
	permohonan diterimaoleh Menteri.	
		Pasal 14	
(1)	Keputusan   Presiden   mengenai   pengabulan   terhadap   permohonan	
	pewarganegaraan   berlaku	efektif   terhitung   sejak   tanggal   pemohon	
	mengucapkansumpah atau menyatakan janji setia.	
	www	lia	
		.L	s	
			.o	
			rg	
(2)	Paling  lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak Keputusan Presiden  dikirim	
	kepada  pemohon,  Pejabat  memanggil  pemohon  untuk  mengucapkan	
	sumpah atau menyatakan janji setia.	
(3)	Dalam   hal   setelah    dipanggil    secara   tertulis   oleh    Pejabat   untuk	
	mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah	
	ditentukan   ternyata   pemohon   tidak   hadir   tanpa   alasan   yang   sah,	
	Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.	
(4)	Dalam hal pemohon tidak dapat  mengucapkan sumpah atau menyatakan	
	janji  setia  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  sebagai  akibat  kelalaian	
	Pejabat,  pemohon  dapat  mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan  janji	
	setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.	

Pasal 15

(1) 	Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat. 

(2) 	Pejabat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  membuat  berita  acara 

pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

  www.legalitas.org

- 6 -

(3) 	Paling lambat 14  (empat belas) hari terhitung  sejak tanggal pengucapan  sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan  janji setia kepada Menteri. 

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan   janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh  kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Pancasila,  dan  Undang-Undang Dasar  Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945   dan   akan   membelanya   dengan  sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara  kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia,  lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya  berjanji  melepaskan  seluruh  kesetiaan  saya  kepada  kekuasaan  asing,  mengakui,  tunduk,  dan   setia  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan  akan  membelanya  dengan  sungguh-sungguh  rg  serta  akan  menjalankan  kewajiban  yang  dibebankan  negara  kepada  o  saya  sebagai  Warga  Negara

Indonesia dengan tulus dan ikhlas.	.

s
ita
Pasal 17 l

Setelah mengucapkan  sumpah  g  atau  menyatakan  janji  setia,  pemohon  wajib  menyerahkan dokumen   atau  e  surat-surat keimigrasian  atas namanya  kepada  kantor imigrasi dalam waktu  .L  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung  sejak tanggal pengucapan  w  sumpah atau pernyataan janji setia.

ww	Pasal 18

(1)     Salinan  Keputusan  Presiden  tentang  pewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah  atau  pernyataan  janji  setia  dari  Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia  seseorangyangmemperolehkewarganegaraan.

(2)    Menteri     mengumumkan     nama     orang     yang     telah     memperoleh  kewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) 	Warga  negara  asing  yang  kawin  secara  sah  dengan  Warga  Negara  Indonesia   dapat   memperoleh   Kewarganegaraan   Republik   Indonesia  dengan  menyampaikan  pernyataan  menjadi  warga  negara  di  hadapan  Pejabat. 

(2) 	Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang  bersangkutan   sudah   bertempat   tinggal   di   wilayah   negara   Republik  Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut  atau paling singkat 10  (sepuluh)    tahun    tidak    berturut-turut,    kecuali    dengan    perolehan 

kewarganegaraantersebutmengakibatkan berkewarganegaraanganda.

Pasal 22
  www.legalitas.org

- 7 -

(3) 	Dalam   hal   yang   bersangkutan   tidak   memperoleh  Kewarganegaraan  Republik   Indonesia   yang   diakibatkan   oleh   kewarganegaraan   ganda  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin  tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk  menjadi Warga  Negara  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan  alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia  oleh  Presiden  setelah  memperoleh  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  kecuali  dengan  pemberian  kewarganegaraan  tersebut  mengakibatkanyang bersangkutanberkewarganegaraanganda.

Pasal 21

(1)     Anak  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  kawin,  berada dan bertempat tinggal di wilayah  g  negara Republik Indonesia, dari  ayah  atau  ibu  yang  memperoleh  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia
dengan sendirinya berkewarganegaraan .o	Republik Indonesia.
s

(2)     Anak warga negara asing yang belum a	berusia 5 (lima) tahun yang diangkat
secara  sah  menurut  penetapan it	pengadilan  sebagai  anak  oleh  Warga
l

NegaraIndonesiamemperoleh a	Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3)     Dalam  hal  anak  sebagaimana  g  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut  harus menyatakan  memilih  salah satu  .L  kewarganegaraannya  sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 6.	w

ww

Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai  tata  cara  mengajukan  dan  memperoleh  Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN  REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga    Negara    Indonesia    kehilangan    kewarganegaraannya    jika    yang  bersangkutan:

a. 	memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 

b. 	tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan  orang yang bersangkutan mendapat kesempatanuntuk itu; 

c. 	dinyatakan      hilang      kewarganegaraannya      oleh      Presiden      atas  permohonannya  sendiri,  yang  bersangkutan  sudah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,   bertempat  tinggal  di  luar  negeri,  dan  dengan  dinyatakan  hilang   Kewarganegaraan   Republik    Indonesia   tidak   menjadi   tanpa  kewarganegaraan; 

d. 	masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; 

  www.legalitas.org

e.

f.

g.

h.

i.

- 8 -

secara  sukarela  masuk  dalam  dinas  negara  asing, yang  jabatan  dalam  dinas  semacam  itu  di  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada  negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

tidak  diwajibkan  tetapi turut serta  dalam  pemilihan sesuatu  yang  bersifat  ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau  surat yang dapat diartikan  sebagai tanda kewarganegaraan yang masih  berlaku dari negara lain atas namanya; atau

bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  selama  5  (lima)  tahun  terus-menerus  bukan  dalam  rangka  dinas  negara,  tanpa  alasan  yang  sah  dan  dengan  sengaja  tidak  menyatakan  keinginannya  untuk  tetap  menjadi Warga  Negara  Indonesia  sebelum  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  itu  berakhir,  dan  setiap  5  (lima)  tahun  berikutnya  yang  bersangkutan  tidak  mengajukan  pernyataan  ingin  tetap  menjadi Warga  Negara  Indonesia  kepada  Perwakilan  Republik  Indonesia  yang  wilayah  kerjanya meliputi tempat tinggal  yang bersangkutan  padahal  Perwakilan  Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada  yang bersangkutan,  sepanjang  yang  bersangkutan  tidak  menjadi  tanpa  kewarganegaraan.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  huruf  d  tidak berlaku bagi  mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan  mengikuti wajib militer.

	Pasal 25	
(1)	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak	
	dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan	
	hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan	
	belas) tahun atau sudah kawin	
(2)	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu  tidak	
	dengan  sendirinya  berlaku  terhadap  anaknya  yang  tidak  mempunyai	
	hubungan hukum dengan ayahnya  sampai dengan anak tersebut berusia	
	18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	
	w  w	
	.L	
	e	
	g	
	a	
	li	
	ts	
	.o	
	rg	
(3)     Kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  karena  memperoleh  kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak  dengan  sendirinya   berlaku  terhadap  anaknya   sampai  dengan  anak  tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(4)     Dalam  hal  status  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  terhadap  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  berakibat  anak  berkewarganegaraan  ganda,  setelah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah  satukewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

(1)   Perempuan Warga  Negara  Indonesia  yang  kawin  dengan  laki-laki warga  negara  asing     kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  jika  menurut hukum negara  asal  suaminya, kewarganegaraan  istri mengikuti  kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

  www.legalitas.org

- 9 -

(2) 	Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga  negara  asing     kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  jika  menurut hukum  negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti  kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. 

(3) 	Perempuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   atau   laki-laki  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  jika  ingin  tetap  menjadi  Warga  Negara   Indonesia   dapat   mengajukan   surat   pernyataan   mengenai  keinginannya  kepada  Pejabat atau  Perwakilan  Republik Indonesia  yang  wilayahnya  meliputi  tempat  tinggal  perempuan  atau  laki-laki  tersebut,  kecualipengajuantersebutmengakibatkankewarganegaraanganda. 

(4) 	Surat pernyataan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3) dapat diajukan  oleh  perempuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  laki-laki  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal  perkawinannyaberlangsung. 

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang  sah tidak menyebabkan hilangnya status  kewarganegaraan dari istri atau suami.

	Pasal 28	rg			
Setiap   orang    yang   memperoleh   Kewarganegaraan.o	Republik	Indonesia	
berdasarkan keterangan yang kemudianshari dinyatakan palsu atau dipalsukan,	
tidak  benar,  atau  terjadi  kekeliruantamengenai  orangnya	oleh  instansi  yang	
berwenang,dinyatakan batalkewarganegaraannya.li			
	a				
	g					
	Pasale	29				
Menteri   mengumumkan.Lnama   orang   yang   kehilangan   Kewarganegaraan	
RepublikIndonesia dalamw	Berita Negara Republik Indonesia.		
ww	Pasal 30				

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  kehilangan  dan  pembatalankewarganegaraandiatur dalam PeraturanPemerintah.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI  KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang   yang   kehilangan   Kewarganegaraan   Republik   Indonesia   dapat  memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

(1)     Warga  Negara  Indonesia  yang  kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf   i, Pasal 25, dan  Pasal    26    ayat    (1)    dan    ayat    (2)    dapat    memperoleh    kembali  Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan  tertulis  kepada  Menteri  tanpa  melalui prosedur sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

  www.legalitas.org

- 10 -

(2) 	Dalam  hal  pemohon  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertempat  tinggal   di   luar   wilayah    negara   Republik   Indonesia,   permohonan  disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya  meliputi tempat tinggal pemohon. 

(3) 	Permohonan  untuk  memperoleh  kembali  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan  kewarganegaraannya  akibat  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnya perkawinan. 

(4) 	Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling  lama 14 (empat belas) hari setelahmenerimapermohonan. 

Pasal 33

Persetujuan      atau      penolakan      permohonan      memperoleh      kembali   Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh  Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

		Pasal 34		g			
				r			
Menteri	mengumumkan	nama	orangoyang	memperoleh	kembali	
			.			
Kewarganegaraan Republik Indonesia dalams	Berita Negara Republik Indonesia.	
		ita				
		l					
		Pasala35					
Ketentuan lebih lanjut mengenaigpersyaratan dan tata cara memperoleh kembali	
Kewarganegaraan RepublikeIndonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	.L					
	www	BAB VI					
	KETENTUAN PIDANA				

Pasal 36

(1) 	Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya  sebagaimana     ditentukan     dalam     Undang-Undang     ini     sehingga  mengakibatkan   seseorang   kehilangan   hak   untuk   memperoleh   atau  memperoleh  kembali  dan/atau  kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) 	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)  tahun. 

Pasal 37

(1) 	Setiap   orang   yang   dengan   sengaja   memberikan   keterangan   palsu,  termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu,  memalsukan  surat atau  dokumen  dengan maksud  untuk memakai atau  menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan  untuk     memperoleh     Kewarganegaraan     Republik     Indonesia     atau  memperoleh  kembali  Kewarganegaraan   Republik   Indonesia  dipidana  dengan pidana penjara  paling  singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling lama  4 

(empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima

  www.legalitas.org

- 11 -

puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).

(2) 	Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  keterangan  palsu,  termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu,  memalsukan surat atau dokumen  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling  lama  4  (empat) tahun  dan denda  paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua  ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah). 

	Pasal 38					
(1)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan		
	korporasi,   pengenaan   pidana   dijatuhkan   kepada   korporasi  dan/atau		
	pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.				
(2)	Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana		
	denda paling sedikit Rp  1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah) dan paling		
	banyak   Rp   5.000.000.000,00   (lima   miliar   rupiah)   dan   dicabut   izin		
	usahanya.					
(3)	Pengurus  korporasi  sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   dipidana		
	dengan pidana penjara paling singkat  1g(satu)  tahun  dan paling  lama  5		
	(lima)  tahun  dan  denda  paling  sedikitrRp  1.000.000.000,00  (satu  miliar		
	rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00.o	(lima miliar rupiah).		
	s					
	ita					
	BAB VIIl					
	a					
	KETENTUANgPERALIHAN					
	e					
	.LPasal 39					
	ww					
(2)			
(1)	ayat   (1)   telah   diproses   tetapi   belum   selesai   pada   saat   peraturan		
	Apabila  permohonan  atau  pernyataaan  sebagaimana  dimaksud  pada		
	KewarganegaraanRepublikIndonesia.					
	Pasal     18     Undang-Undang     Nomor     62	Tahun	1958	tentang		
	diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan		
	1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  sebagaimana telah		
	selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun		
	sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  dan  telah  diproses  tetapi  belum		
	Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri		
	Negara      Indonesia,      atau      permohonan      memperoleh      kembali		
	Permohonan  pewarganegaraan, pernyataan  untuk  tetap menjadi Warga		
pelaksanaanUndang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan  tersebutdiselesaikan menurutketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara  Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik  Indonesia  yang  telah  diajukan  kepada  Menteri  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  dan  belum  diproses,  diselesaikan  berdasarkan  ketentuan  Undang-  Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h,  huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimanadimaksud  dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18

  www.legalitas.org

- 12 -

(delapan   belas)   tahun   atau   belum   kawin   memperoleh   Kewarganegaraan  Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri  kepada  Menteri  melalui  Pejabat  atau  Perwakilan  Republik  Indonesia  paling  lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik  Indonesia  selama  5  (lima)  tahun  atau  lebih  tidak  melaporkan  diri  kepada  Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilanganKewarganegaraanRepublik  Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali  kewarganegaraannya  dengan    mendaftarkan   diri   di   Perwakilan   Republik  Indonesia dalam waktu  paling lambat  3  (tiga) tahun sejak Undang-Undang  ini  diundangkan sepanjangtidakmengakibatkankewarganegaraanganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41  dan  Pasal  42  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  yang  harus  ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

	BAB VIII	rg	
		.o	
	KETENTUAN PENUTUPs		
		ita		
	Pasal 44l		
Pada saat Undang-Undang inigmulai berlaku:		
a.	Undang-Undang   Nomore	62   Tahun   1958   tentang   Kewarganegaraan	
	Republik Indonesia.(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958	
	Nomor  113,  Tambahanw	Lembaran  Negara  Nomor  1647)  sebagaimana	
	telah  diubahwdengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1976  tentang	
	PerubahanwPasal  18  Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958  tentang	
	Kewarganegaraan   Republik   Indonesia   (Lembaran   Negara   Republik	
	Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik	
	Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;	
b.	Peraturan pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 62 Tahun 1958 tentang	
	Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan	
	Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1976  tentang  Perubahan  Pasal  18	
	Undang-Undang   Nomor   62   Tahun   1958   tentang   Kewarganegaraan	
	Republik  Indonesia  dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak	
	bertentangan atau belum  diganti  berdasarkan ketentuan dalam Undang-	
	Undang ini.			

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6  (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  www.legalitas.org

- 13 -

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-  Undang   ini   dengan   penempatannya   dalam   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia.

Disahkan di Jakarta  padatanggal 1 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2006		rg		
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			
	.o		
REPUBLIK INDONESIA,		s		
		ita		
		l		
		a		
	g		
	e			
HAMID AWALUDIN	L			
.			
www	INDONESIA TAHUN		
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK			

2006 NOMOR 63

  www.legalitas.org

Menimbang :

Mengingat :

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	
	NOMOR 12 TAHUN 2006	
			TENTANG		
	KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
				rg	
			.o	
a.	bahwa negara Republik Indonesiasberdasarkan  Pancasila dan Undang-	
	Undang  Dasar  Negara  Republika	Indonesia  Tahun  1945  menjamin	
	potensi,  harkat,  dan  martabatisetiap  orang  sesuai  dengan  hak  asasi	
			l		
	manusia;		a		
b.	bahwa  warga  negaragmerupakan  salah  satu  unsur  hakiki  dan  unsur	
	pokok  dari suatu  negara  yang  memiliki hak  dan  kewajiban  yang perlu	
	dilindungi dan dijamin.Lpelaksanaannya;	
c.	bahwa     Undangw-Undang      Nomor     62      Tahun      1958     tentang	
	Kewarganegaraanw	Republik   Indonesia   sebagaimana   telah   diubah	
	denganUndangw	-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal	
	18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan	
	Republik  Indonesia  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan	
	ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti	
	dengan yang baru;			
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf	
	a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  perlu  membentuk  Undang-Undang  tentang	
	KewarganegaraanRepublikIndonesia;	

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1)  dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J   Undang-  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DenganPersetujuanBersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  www.legalitas.org

- 2 -

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG   TENTANG   KEWARGANEGARAAN   REPUBLIK  INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamUndang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.	Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan	
	peraturanperundang-undangan.	
2.	Kewarganegaraan  adalah  segala  hal  ihwal  yang  berhubungan  dengan	
	warganegara.	
3.	Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh	
	Kewarganegaraan Republik Indonesia melaluipermohonan.	
4.	Menteri  adalah  menteri  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di	
	bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	
5.	Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh	
	Menteri untuk menanganimasalah KewarganegaraanRepublikIndonesia.	
6.	Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.	
7.	Perwakilan   Republik   Indonesia    adalah   Kedutaan    Besar   Republik	
	Indonesia,  Konsulat  Jenderal   Republik  Indonesia,  Konsulat  Republik	
	Indonesia, atau Perutusan Tetap RepublikIndonesia.	
r
.o
it s

l

a

g

e

.L
www	Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia  asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai  warganegara.

Pasal 3

Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  hanya  dapat  diperoleh  berdasarkan  persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

BAB II

WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

a. 	setiap orang  yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau  berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  sudah  menjadi  Warga  Negara 

Indonesia;

  www.legalitas.org

- 3 -

b.       anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  dan  ibu  Warga Negara Indonesia;

c.       anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  Warga  Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d.	anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara	
	asing dan ibu Warga Negara Indonesia.			
e.	anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara	
	Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum	
	negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak	
	tersebut;							
f.	anak  yang  lahir  dalam  tenggang  waktu  300  (tiga  ratus)  hari  setelah	
	ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga	
	NegaraIndonesia;						
g.	anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  Warga	
	NegaraIndonesia;						
h.	anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  warga	
	negara  asing  yang  diakui  oleh  seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia	
	sebagai  anaknya  dan  pengakuan  itu  dilakukan  sebelum  anak  tersebut	
	berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;		
i.	anak  yang  lahir  di wilayah  negara RepublikrgIndonesia yang pada  waktu	
	lahir tidak jelas status kewarganegaraanoayah dan ibunya;		
						.			
j.	anak yang baru lahir yang ditemukansdi wilayah negara Republik Indonesia	
	selama ayah dan ibunya tidaktdiketahui;a			
k.	anak yang lahir di wilayah negarali	Republik Indonesia  apabila ayah dan	
	ibunya	tidak	mempunyaig	kewarganegaraan    atau    tidak    diketahui	
	keberadaannya.	e						
l.	anak  yang  dilahirkan.Ldi	luar  wilayah  negara	Republik	Indonesia  dari	
	seorang  ayah danwibu Warga Negara  Indonesia  yang karena  ketentuan	
	dari	negaraw	tempat		anak	tersebut	dilahirkan	memberikan	
	kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;		
m.	anak  dariwseorang  ayah  atau  ibu  yang  telah  dikabulkan  permohonan	
	kewarganegaraannya,   kemudian   ayah   atau   ibunya   meninggal   dunia	
	sebelum mengucapkan sumpahataumenyatakan janji setia.	

Pasal 5

(1) 	Anak Warga Negara Indonesia yang  lahir  di luar  perkawinan  yang  sah,  belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara  sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai  Warga Negara Indonesia. 

(2) 	Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat  secara   sah   sebagai   anak   oleh   warga   negara   asing   berdasarkan  penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. 

Pasal 6

(1) 	Dalam  hal  status  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  terhadap anak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf  h, huruf l,  dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraanganda, setelah berusia  18   (delapan   belas)   tahun   atau   sudah   kawin   anak   tersebut   harus 

menyatakan memilih salahsatukewarganegaraannya.

  www.legalitas.org

- 4 -

(2) 	Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  dibuat secara  tertulis dan  disampaikan  kepada  Pejabat dengan  melampirkan   dokumen   sebagaimana   ditentukan   di   dalam   peraturan  perundang-undangan. 

(3) 	Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksudpada  ayat  (2)  disampaikan  dalam  waktu  paling lambat  3  (tiga)  tahun  setelah  anak  berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang  asing.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH  KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan    Republik    Indonesia    dapat    juga    diperoleh    melalui  pewarganegaraan.

Pasal 9
Permohonan  pewarganegaraan  dapat  diajukan  oleh  pemohon  jika  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

rg
.o

ita
l

a

g

e

.L

w  w  w  belas) tahun atau sudah kawin;  telah berusia 18 (delapan

pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah  negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau  paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;

sehat jasmani dan rohani;

dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;

tidak  pernah   dijatuhi  pidana  karena  melakukan  tindak   pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

jika  dengan  memperoleh  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,   tidak  menjadiberkewarganegaraanganda;

mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan  membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

(1) 	Permohonan  pewarganegaraan  diajukan  di  Indonesia  oleh  pemohon  secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup 

kepada Presiden melalui Menteri.

  www.legalitas.org

	- 5 -	
(2)	Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat	
	(1) disampaikan kepada Pejabat.	

Pasal 11

Menteri  meneruskan  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  disertai dengan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  waktu  paling  lambat 3  (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonanditerima.

	Pasal 12	
(1)	Permohonan pewarganegaraan dikenaibiaya.	

(2)     Biaya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.

	Pasal 13	
(1)	Presiden mengabulkan atau menolakpermohonan pewarganegaraan.	
(2)	Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada	
	ayat (1) ditetapkan  dengan Keputusan Presiden.	

(3)     Keputusan  Presiden  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan

	paling  lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak permohonan  diterima  oleh	
	Menteri  dan  diberitahukan  kepada  pemohon  paling  lambat  14  (empat	
	belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.	
(4)	Penolakan	permohonan	pewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud	
	pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada	
	yang  bersangkutan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  tanggal	
	permohonan diterimaoleh Menteri.	
		Pasal 14	
(1)	Keputusan   Presiden   mengenai   pengabulan   terhadap   permohonan	
	pewarganegaraan   berlaku	efektif   terhitung   sejak   tanggal   pemohon	
	mengucapkansumpah atau menyatakan janji setia.	
	www	lia	
		.L	s	
			.o	
			rg	
(2)	Paling  lambat  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak Keputusan Presiden  dikirim	
	kepada  pemohon,  Pejabat  memanggil  pemohon  untuk  mengucapkan	
	sumpah atau menyatakan janji setia.	
(3)	Dalam   hal   setelah    dipanggil    secara   tertulis   oleh    Pejabat   untuk	
	mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah	
	ditentukan   ternyata   pemohon   tidak   hadir   tanpa   alasan   yang   sah,	
	Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.	
(4)	Dalam hal pemohon tidak dapat  mengucapkan sumpah atau menyatakan	
	janji  setia  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  sebagai  akibat  kelalaian	
	Pejabat,  pemohon  dapat  mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan  janji	
	setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.	

Pasal 15

(1) 	Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat. 

(2) 	Pejabat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  membuat  berita  acara 

pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

  www.legalitas.org

- 6 -

(3) 	Paling lambat 14  (empat belas) hari terhitung  sejak tanggal pengucapan  sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan  janji setia kepada Menteri. 

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan   janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh  kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Pancasila,  dan  Undang-Undang Dasar  Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945   dan   akan   membelanya   dengan  sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara  kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia,  lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya  berjanji  melepaskan  seluruh  kesetiaan  saya  kepada  kekuasaan  asing,  mengakui,  tunduk,  dan   setia  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan  akan  membelanya  dengan  sungguh-sungguh  rg  serta  akan  menjalankan  kewajiban  yang  dibebankan  negara  kepada  o  saya  sebagai  Warga  Negara

Indonesia dengan tulus dan ikhlas.	.

s
ita
Pasal 17 l

Setelah mengucapkan  sumpah  g  atau  menyatakan  janji  setia,  pemohon  wajib  menyerahkan dokumen   atau  e  surat-surat keimigrasian  atas namanya  kepada  kantor imigrasi dalam waktu  .L  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung  sejak tanggal pengucapan  w  sumpah atau pernyataan janji setia.

ww	Pasal 18

(1)     Salinan  Keputusan  Presiden  tentang  pewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah  atau  pernyataan  janji  setia  dari  Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia  seseorangyangmemperolehkewarganegaraan.

(2)    Menteri     mengumumkan     nama     orang     yang     telah     memperoleh  kewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) 	Warga  negara  asing  yang  kawin  secara  sah  dengan  Warga  Negara  Indonesia   dapat   memperoleh   Kewarganegaraan   Republik   Indonesia  dengan  menyampaikan  pernyataan  menjadi  warga  negara  di  hadapan  Pejabat. 

(2) 	Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang  bersangkutan   sudah   bertempat   tinggal   di   wilayah   negara   Republik  Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut  atau paling singkat 10  (sepuluh)    tahun    tidak    berturut-turut,    kecuali    dengan    perolehan 

kewarganegaraantersebutmengakibatkan berkewarganegaraanganda.

Pasal 22
  www.legalitas.org

- 7 -

(3) 	Dalam   hal   yang   bersangkutan   tidak   memperoleh  Kewarganegaraan  Republik   Indonesia   yang   diakibatkan   oleh   kewarganegaraan   ganda  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin  tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk  menjadi Warga  Negara  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan  alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia  oleh  Presiden  setelah  memperoleh  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  kecuali  dengan  pemberian  kewarganegaraan  tersebut  mengakibatkanyang bersangkutanberkewarganegaraanganda.

Pasal 21

(1)     Anak  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  kawin,  berada dan bertempat tinggal di wilayah  g  negara Republik Indonesia, dari  ayah  atau  ibu  yang  memperoleh  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia
dengan sendirinya berkewarganegaraan .o	Republik Indonesia.
s

(2)     Anak warga negara asing yang belum a	berusia 5 (lima) tahun yang diangkat
secara  sah  menurut  penetapan it	pengadilan  sebagai  anak  oleh  Warga
l

NegaraIndonesiamemperoleh a	Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3)     Dalam  hal  anak  sebagaimana  g  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut  harus menyatakan  memilih  salah satu  .L  kewarganegaraannya  sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 6.	w

ww

Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai  tata  cara  mengajukan  dan  memperoleh  Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN  REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga    Negara    Indonesia    kehilangan    kewarganegaraannya    jika    yang  bersangkutan:

a. 	memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 

b. 	tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan  orang yang bersangkutan mendapat kesempatanuntuk itu; 

c. 	dinyatakan      hilang      kewarganegaraannya      oleh      Presiden      atas  permohonannya  sendiri,  yang  bersangkutan  sudah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,   bertempat  tinggal  di  luar  negeri,  dan  dengan  dinyatakan  hilang   Kewarganegaraan   Republik    Indonesia   tidak   menjadi   tanpa  kewarganegaraan; 

d. 	masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; 

  www.legalitas.org

e.

f.

g.

h.

i.

- 8 -

secara  sukarela  masuk  dalam  dinas  negara  asing, yang  jabatan  dalam  dinas  semacam  itu  di  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada  negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

tidak  diwajibkan  tetapi turut serta  dalam  pemilihan sesuatu  yang  bersifat  ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau  surat yang dapat diartikan  sebagai tanda kewarganegaraan yang masih  berlaku dari negara lain atas namanya; atau

bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  selama  5  (lima)  tahun  terus-menerus  bukan  dalam  rangka  dinas  negara,  tanpa  alasan  yang  sah  dan  dengan  sengaja  tidak  menyatakan  keinginannya  untuk  tetap  menjadi Warga  Negara  Indonesia  sebelum  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  itu  berakhir,  dan  setiap  5  (lima)  tahun  berikutnya  yang  bersangkutan  tidak  mengajukan  pernyataan  ingin  tetap  menjadi Warga  Negara  Indonesia  kepada  Perwakilan  Republik  Indonesia  yang  wilayah  kerjanya meliputi tempat tinggal  yang bersangkutan  padahal  Perwakilan  Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada  yang bersangkutan,  sepanjang  yang  bersangkutan  tidak  menjadi  tanpa  kewarganegaraan.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  huruf  d  tidak berlaku bagi  mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan  mengikuti wajib militer.

	Pasal 25	
(1)	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak	
	dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan	
	hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan	
	belas) tahun atau sudah kawin	
(2)	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu  tidak	
	dengan  sendirinya  berlaku  terhadap  anaknya  yang  tidak  mempunyai	
	hubungan hukum dengan ayahnya  sampai dengan anak tersebut berusia	
	18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	
	w  w	
	.L	
	e	
	g	
	a	
	li	
	ts	
	.o	
	rg	
(3)     Kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  karena  memperoleh  kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak  dengan  sendirinya   berlaku  terhadap  anaknya   sampai  dengan  anak  tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(4)     Dalam  hal  status  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  terhadap  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  berakibat  anak  berkewarganegaraan  ganda,  setelah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah  satukewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

(1)   Perempuan Warga  Negara  Indonesia  yang  kawin  dengan  laki-laki warga  negara  asing     kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  jika  menurut hukum negara  asal  suaminya, kewarganegaraan  istri mengikuti  kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

  www.legalitas.org

- 9 -

(2) 	Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga  negara  asing     kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  jika  menurut hukum  negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti  kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. 

(3) 	Perempuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   atau   laki-laki  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  jika  ingin  tetap  menjadi  Warga  Negara   Indonesia   dapat   mengajukan   surat   pernyataan   mengenai  keinginannya  kepada  Pejabat atau  Perwakilan  Republik Indonesia  yang  wilayahnya  meliputi  tempat  tinggal  perempuan  atau  laki-laki  tersebut,  kecualipengajuantersebutmengakibatkankewarganegaraanganda. 

(4) 	Surat pernyataan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3) dapat diajukan  oleh  perempuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  laki-laki  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal  perkawinannyaberlangsung. 

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang  sah tidak menyebabkan hilangnya status  kewarganegaraan dari istri atau suami.

	Pasal 28	rg			
Setiap   orang    yang   memperoleh   Kewarganegaraan.o	Republik	Indonesia	
berdasarkan keterangan yang kemudianshari dinyatakan palsu atau dipalsukan,	
tidak  benar,  atau  terjadi  kekeliruantamengenai  orangnya	oleh  instansi  yang	
berwenang,dinyatakan batalkewarganegaraannya.li			
	a				
	g					
	Pasale	29				
Menteri   mengumumkan.Lnama   orang   yang   kehilangan   Kewarganegaraan	
RepublikIndonesia dalamw	Berita Negara Republik Indonesia.		
ww	Pasal 30				

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  kehilangan  dan  pembatalankewarganegaraandiatur dalam PeraturanPemerintah.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI  KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang   yang   kehilangan   Kewarganegaraan   Republik   Indonesia   dapat  memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

(1)     Warga  Negara  Indonesia  yang  kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf   i, Pasal 25, dan  Pasal    26    ayat    (1)    dan    ayat    (2)    dapat    memperoleh    kembali  Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan  tertulis  kepada  Menteri  tanpa  melalui prosedur sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

  www.legalitas.org

- 10 -

(2) 	Dalam  hal  pemohon  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertempat  tinggal   di   luar   wilayah    negara   Republik   Indonesia,   permohonan  disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya  meliputi tempat tinggal pemohon. 

(3) 	Permohonan  untuk  memperoleh  kembali  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan  kewarganegaraannya  akibat  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnya perkawinan. 

(4) 	Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling  lama 14 (empat belas) hari setelahmenerimapermohonan. 

Pasal 33

Persetujuan      atau      penolakan      permohonan      memperoleh      kembali   Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh  Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

		Pasal 34		g			
				r			
Menteri	mengumumkan	nama	orangoyang	memperoleh	kembali	
			.			
Kewarganegaraan Republik Indonesia dalams	Berita Negara Republik Indonesia.	
		ita				
		l					
		Pasala35					
Ketentuan lebih lanjut mengenaigpersyaratan dan tata cara memperoleh kembali	
Kewarganegaraan RepublikeIndonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	.L					
	www	BAB VI					
	KETENTUAN PIDANA				

Pasal 36

(1) 	Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya  sebagaimana     ditentukan     dalam     Undang-Undang     ini     sehingga  mengakibatkan   seseorang   kehilangan   hak   untuk   memperoleh   atau  memperoleh  kembali  dan/atau  kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) 	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)  tahun. 

Pasal 37

(1) 	Setiap   orang   yang   dengan   sengaja   memberikan   keterangan   palsu,  termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu,  memalsukan  surat atau  dokumen  dengan maksud  untuk memakai atau  menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan  untuk     memperoleh     Kewarganegaraan     Republik     Indonesia     atau  memperoleh  kembali  Kewarganegaraan   Republik   Indonesia  dipidana  dengan pidana penjara  paling  singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling lama  4 

(empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima

  www.legalitas.org

- 11 -

puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).

(2) 	Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  keterangan  palsu,  termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu,  memalsukan surat atau dokumen  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling  lama  4  (empat) tahun  dan denda  paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua  ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah). 

	Pasal 38					
(1)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan		
	korporasi,   pengenaan   pidana   dijatuhkan   kepada   korporasi  dan/atau		
	pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.				
(2)	Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana		
	denda paling sedikit Rp  1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah) dan paling		
	banyak   Rp   5.000.000.000,00   (lima   miliar   rupiah)   dan   dicabut   izin		
	usahanya.					
(3)	Pengurus  korporasi  sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   dipidana		
	dengan pidana penjara paling singkat  1g(satu)  tahun  dan paling  lama  5		
	(lima)  tahun  dan  denda  paling  sedikitrRp  1.000.000.000,00  (satu  miliar		
	rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00.o	(lima miliar rupiah).		
	s					
	ita					
	BAB VIIl					
	a					
	KETENTUANgPERALIHAN					
	e					
	.LPasal 39					
	ww					
(2)			
(1)	ayat   (1)   telah   diproses   tetapi   belum   selesai   pada   saat   peraturan		
	Apabila  permohonan  atau  pernyataaan  sebagaimana  dimaksud  pada		
	KewarganegaraanRepublikIndonesia.					
	Pasal     18     Undang-Undang     Nomor     62	Tahun	1958	tentang		
	diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan		
	1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  sebagaimana telah		
	selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun		
	sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  dan  telah  diproses  tetapi  belum		
	Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri		
	Negara      Indonesia,      atau      permohonan      memperoleh      kembali		
	Permohonan  pewarganegaraan, pernyataan  untuk  tetap menjadi Warga		
pelaksanaanUndang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan  tersebutdiselesaikan menurutketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara  Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik  Indonesia  yang  telah  diajukan  kepada  Menteri  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  dan  belum  diproses,  diselesaikan  berdasarkan  ketentuan  Undang-  Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h,  huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimanadimaksud  dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18

  www.legalitas.org

- 12 -

(delapan   belas)   tahun   atau   belum   kawin   memperoleh   Kewarganegaraan  Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri  kepada  Menteri  melalui  Pejabat  atau  Perwakilan  Republik  Indonesia  paling  lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik  Indonesia  selama  5  (lima)  tahun  atau  lebih  tidak  melaporkan  diri  kepada  Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilanganKewarganegaraanRepublik  Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali  kewarganegaraannya  dengan    mendaftarkan   diri   di   Perwakilan   Republik  Indonesia dalam waktu  paling lambat  3  (tiga) tahun sejak Undang-Undang  ini  diundangkan sepanjangtidakmengakibatkankewarganegaraanganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41  dan  Pasal  42  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  yang  harus  ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

	BAB VIII	rg	
		.o	
	KETENTUAN PENUTUPs		
		ita		
	Pasal 44l		
Pada saat Undang-Undang inigmulai berlaku:		
a.	Undang-Undang   Nomore	62   Tahun   1958   tentang   Kewarganegaraan	
	Republik Indonesia.(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958	
	Nomor  113,  Tambahanw	Lembaran  Negara  Nomor  1647)  sebagaimana	
	telah  diubahwdengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1976  tentang	
	PerubahanwPasal  18  Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958  tentang	
	Kewarganegaraan   Republik   Indonesia   (Lembaran   Negara   Republik	
	Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik	
	Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;	
b.	Peraturan pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 62 Tahun 1958 tentang	
	Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan	
	Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1976  tentang  Perubahan  Pasal  18	
	Undang-Undang   Nomor   62   Tahun   1958   tentang   Kewarganegaraan	
	Republik  Indonesia  dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak	
	bertentangan atau belum  diganti  berdasarkan ketentuan dalam Undang-	
	Undang ini.			

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6  (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  www.legalitas.org

- 13 -

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-  Undang   ini   dengan   penempatannya   dalam   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia.

Disahkan di Jakarta  padatanggal 1 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2006		rg		
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			
	.o		
REPUBLIK INDONESIA,		s		
		ita		
		l		
		a		
	g		
	e			
HAMID AWALUDIN	L			
.			
www	INDONESIA TAHUN		
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK			

2006 NOMOR 63