PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN,
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	a.	bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat 	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6.	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

2.	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Pengairan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknik Penyehatan Lingkungan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, diberikan tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, setiap bulan.

Pasal 3
Besarnya tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

Pasal 4
(1)	Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
(2)	Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5
Pemberian tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 30 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK PENGAIRAN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Teknik Pengairan Ahli	Teknik Pengairan Utama	Rp 880.000,00	
		Teknik Pengairan Madya	Rp 660.000,00	
		Teknik Pengairan Muda	Rp 440.000,00	
		Teknik Pengairan Pertama	Rp 220,000,00	
2	Teknik Pengairan Terampil	Teknik Pengairan Penyelia	Rp 264.000,00	
		Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00	
		Teknik Pengairan Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 30 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	Teknik Jalan dan Jembatan Utama	Rp 880.000,00	
		Teknik Jalan dan Jembatan Madya	Rp 660.000,00	
		Teknik Jalan dan Jembatan Muda	Rp 440.000,00	
		Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	Rp 220.000,00	
2	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	Rp 264.000,00	
		Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00	
		Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 30 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Teknik Tata Bargunan dan
Perumahan Ahli	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Utama	Rp 880.000,00	
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Madya	Rp 660.000,00	
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Muda	Rp 440.000,00	
		Teknik Tata Bangunan d an Perumahan
Pertama	Rp 220.000,00	
2	Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan Terampil	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Penyelia	Rp 264.000,00	
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00	
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 30 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Teknik Penyehatan Lingkungan
Ahli	Teknik Penyehatan Lingkungan
Utama	Rp 880.000,00	
		Teknik Penyehatan Lingkungan
Madya	Rp 660.000,00	
		Teknik Penyehatan Lingkungan
Muda	Rp 440.000,00	
		Teknik Penyehatan Lingkungan
Pertama	Rp 220.000,00	
2	Teknik Penyehatan Lingkungan
Terampil	Teknik Penyehatan Lingkungan
Penyelia	Rp 264.000,00	
		Teknik Penyehatan Lingkungan
Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00	
		Teknik Penyehatan Lingkungan
Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO