PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI,
DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	a.	bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa' Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat 	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6.	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Pajak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Bea dan Cukai adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, diberikan tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan setiap bulan.

Pasal 3
Besarnya tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Presiden ini.

Pasal 4
(1)	Tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
(2)	Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5
Pemberian tunjangan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendirisendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 	: 46 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PAJAK

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Pemeriksa Pajak
Ahli	Pemeriksa Pajak Madya	Rp 825.000,00	
		Pemeriksa Pajak Muda	Rp 550.000,00	
		Pemeriksa Pajak Pertama	Rp 264.000,00	
2	Pemeriksa Pajak
Terampil	Pemeriksa Pajak Penyelia	Rp 495.000,00	
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	Rp 248.000,00	
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 46 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mel 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Pemeriksa Bea dan
Cukai Ahli	Pemeriksa Bea dan Cukai
Madya	Rp  825.000,00	
		Pemeriksa Bea dan Cukai
Muda	Rp  550.000,00	
		Pemeriksa Bea dan Cukai
Pertama	Rp  264.000,00	
2	Pemeriksa Bea dan
Cukai Terampil	Pemeriksa Bea dan Cukai
Penyelia	Rp  495.000,00	
		Pemeriksa Bea dan Cukai
Pelaksana Lanjutan	Rp  248.000,00	
		Pemeriksa Bea dan Cukai
Pelaksana	Rp  197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 46 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mel 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Ahli	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Madya	Rp 825.000,00	
		Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Muda	Rp 550.000,00	
		Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Pertama	Rp 264.000,00	
2	Penilai Pajak Bumi dan
Bangunan Terampil	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Penyelia	Rp 495.000,00	
		Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Pelaksana Lanjutan	Rp 248.000,00	
		Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO