PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;

Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
6.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8.	Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELETUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.	Konsultan hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
2.	Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
3.	Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
4.	Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB II
PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Pertama
Pengusulan Pengangkatan

Pasal 2
(1)	Pengusulan pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh Direktorat Jenderal berdasarkan permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah.
(2)	Pengusulan pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Daftar Pemohon yang memuat nama, data Pemohon, dan kelengkapan persyaratan Pemohon untuk diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua 
Pengangkatan

Pasal 3
Pemohon yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual oleh Menteri dengan Keputusan Menteri.
Pasal 4
Sebehun menjalankan jabatannya, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah.

Pasal 5
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat oleh Menteri dan telah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, didaftar dalam Daftar Konsultan hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 Peraturan Pernerintah.

Bagian Ketiga
Kartu Identitas Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 6
(1) Direktorat Jenderal menerbitkan Kartu Identitas Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, dan berlaku sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan oleh Menteri sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
(2)	Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
a.	nama lengkap;
b.	nama dan alamat kantor;
c.	foto diri Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
d.	nomor Surat keputusan pengangkatan sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual oleh Menteri; dan
e.	nomor urut Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7
(1) Dalam hal terdapat perubahan nama lengkap, nama kantor dan/atau alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, Konsultan hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan wajib melaporkan pada Direktorat Jenderal.
(2) Perubahan nama lengkap, nama kantor dan/atau alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .

BAB Ill
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8
(1) Konsultan Paten yang sudah terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, wajib mendaftar ulang sebagai Konsultan hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah.
(2) Direktorat Jenderal mengusulkan pengangkatan Konsultan Paten yang sudah mendaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2006 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO