PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	a.	bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
b. 	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat 	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6.	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekayasa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, diberikan tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan setiap bulan.

Pasal 3
Besarnya tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 4
(1)	Tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
(2)	Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5
Pemberian tunjangan Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ]'asal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsionll lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan danlatau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masingmasing.

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 25 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAYASA

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN	
Perekayasa	Perekayasa Utama	Rp	1.230.000,00	
	Perekayasa Madya	Rp	1.094.000,00	
	Perekayasa Muda	Rp  	   660.000,00	
	Perekayasa Pertama	Rp	   278.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 25 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
Teknisi Penelitian dan
Perekayasaan	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Penyelia	Rp	385.000,00	
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Pelaksana Lanjutan	Rp	220.000,00	
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Pelaksana	Rp	197.000,00	
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Pelaksana Pemula	Rp	183.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN,
PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK
VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN
PENYAK1T IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	:	a.	bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dengan Peraturan Presiden;

Mengingat 	:	1. 	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. 	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Pertanian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Tanaman adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Bibit Ternak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugw kan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Medik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6.	Tunjangan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Paramedik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Ikan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, diberikan tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, setiap bulan.

Pasal 3
Besarnya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit ['ernak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, L ampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Presiden ini.

Pasal 4
(1)	Tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
(2)	Sejak inulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5
Pemberian tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersarna-sama maupun secara sendirisendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :
a.	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
b.	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner;
c.	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Penyuluh Pertanian	Penyuluh Pertanian Utama	Rp   550.000,00	
	Ahli	Penyuluh Pertanian Madya	Rp   440.000,00	
		Penyuluh Pertanian Muda	Rp   330.000,00	
		Penyuluh Pertanian Pertama	Rp   220,000,00	
2	Penyuluh Pertanian Terampil	Penyuluh Pertanian Penyelia	Rp   264.000,00	
		Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Rp   220.000,00	
		Penyuluh Pertanian Pelaksana	Rp   197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan
Ahli	Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Madya	Rp  550.000,00	
		Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Muda	Rp  330.000,00	
		Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pertama	Rp  220.000,00	
2	Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan
Terampil	Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Penyelia	Rp  264.000,00	
		Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan	Rp  220.000,00	
		Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pelaksana	Rp  197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mel 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BENIH TANAMAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Pengawas Benih Tanaman Ahli	Pengawas Benih Tanaman Madya	Rp 550.000,00	
		Pengawas Benih Tanaman Muda	Rp 330.000,00	
		Pengawas Benih Tanaman Pertama	Rp 220.000,00	
2	Pengawas Benih Tanaman Terampil	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	Rp 264.000,00	
		Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00	
		Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mel 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Pengawas Bibit Ternak Ahli	Pengawas Bibit Ternak Madya	Rp 550.000,00	
		Pengawas Bibit Ternak Muda	Rp 330.000,00	
		Pengawas Bibit Ternak Pertama	Rp 220.000,00	
2	Pengawas Bibit Ternak Terampil	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	Rp 264.000,00	
		Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00	
		Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN V
PERATU RAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
MEDIK VETERINER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
Medik Veteriner	Medik Veteriner Utama	Rp 770.000,00	
	Medik Veteriner Madya	Rp 550.000,00	
	Medik Veteriner Muda	Rp 330.000,00	
	Medik Veteriner Pertama	Rp 220.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
Paramedik Veteriner	Paramedik Veteriner Penyelia	Rp  264.000,00	
	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	Rp  220.000,00	
	Paramedik Veteriner Pelaksana	Rp  197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Pengawas Perikanan Ahli	Pengawas Perikanan Utama	Rp 770.000,00	
		Pengawas Perikanan Madya	Rp 550.000,00	
		Pengawas Perikanan Muda	Rp 330.000,00	
		Pengawas Perikanan Pertama	Rp 220.000,00	
2	Pengawas Perikanan	Pengawas Perikanan Penyelia	Rp 264.000,00	
	Terampil	Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00	
		Pengawas Perikanan Pelaksana	Rp 197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

LAMPIRAN VIII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Pengendali Hama dan
Penyakit Ikan Ahli	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya	Rp   550.000,00	
		Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	Rp   330.000,00	
		Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	Rp   220.000,00	
2	Pengendali Hama dan
Penyakit Ikan Terampil	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	Rp   264.000,00	
		Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan	Rp   220.000,00	
		Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana	Rp   197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR	: 26 Tahun 2006
TANGGAL 	: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BENIN IKAN

No	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA
TUNJANGAN	
1	Pengawas Benih Ikan Ahli	Pengawas Benih Ikan Utama	Rp  770.000,00	
		Pengawas Benih Ikan Madya	Rp  550.000,00	
		Pengawas Benih Ikan Muda	Rp  330.000,00	
		Pengawas Benih Ikan Pertama	Rp  220.000,00	
2	Pengawas Benih Ikan Terampil	Pengawas Benih Ikan Penyelia	Rp  264.000,00	
		Pengawas Benih Ikan Pelaksana Lanjutan	Rp  220.000,00	
		Pengawas Benih Ikan Pelaksana	Rp  197.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO