PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   28   TAHUN 2008 
TENTANG
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas;
		b.	bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan pemberian fasilitas bagi penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
	c.	bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kebijakan industri nasional sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah, dengan Peraturan Presiden;
 
Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
5.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana   Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
6.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
7.	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
8.	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL.

Pasal 1
(1)	Pemerintah menetapkan kebijakan industri nasional.
(2)	Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah.
(3)	Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menyusun dan menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

Pasal 3
(1)	Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) :
a.	Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; dan 
b.	Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.
(2)	Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota. 

Pasal 4
(1)	Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:
a.	industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah;
b.	industri pionir;
c.	industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
d.	industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi;
e.	industri yang menunjang pembangunan infrastruktur;
f.	industri yang melakukan alih teknologi;
g.	industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
h.	industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; 
i.	industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
j.	industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
(2)	Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)	Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. 

Pasal 5
(1)	Permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.  
(2)	Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi: 
a.	mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
b.	mengevaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4 ayat (3); serta 
c.	merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau pejabat terkait yang berwenang, guna diproses lebih lanjut penetapannya.
(3)	Prosedur, mekanisme permohonan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Pasal 6
(1)	Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian membentuk Tim Teknis yang bertugas mengkaji, merumuskan dan mengevaluasi:
a.	Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas;
b.	Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi; dan
c.	Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.
(2)	Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
(3)	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.
(4)	Tim Teknis mengusulkan hasil kajian, perumusan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian, untuk mendapat penetapan.

Pasal  7
Kebijakan industri nasional ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 8
(1)	Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian. 
(2)	Para Menteri lain/pimpinan instansi terkait melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  7  Mei  2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                          ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
   Deputi Sekretaris Kabinet
            Bidang Hukum,

        Dr. M. Iman Santoso