PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  49  TAHUN 2008
TENTANG 
POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (7) dan Pasal 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan pola organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan Peraturan Presiden;
	
Mengingat	:	1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);	

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	:	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
		Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. 	Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. 	Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 	Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5.	Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6.	Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 
7.	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau sebutan lain, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
8.	Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 
9.	Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
10.	Tenaga profesional adalah tenaga yang mempunyai kemampuan profesional di bidangnya, termasuk tenaga ahli.

BAB II
Kedudukan, Tugas dan fungsi

Bagian Kesatu
Sekretariat Bawaslu

Pasal 2
(1)	Sekretariat Bawaslu adalah aparatur  pemerintah  yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
(2)	Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(3)	Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif  kepada Bawaslu.

Bagian Kedua
Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

Pasal 3
(1)	Sekretariat Panwaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Panwaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
(2)	Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)	Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB III
Organisasi

Pasal 4
(1)	Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
(2)	Sekretariat Panwaslu bersifat ad hoc.
(3)	Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu ditetapkan oleh Bawaslu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 5
		Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Bawaslu dan Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu.

Pasal 6
		Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
		Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian wajib bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberi bimbingan serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Pasal 8
		Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 9
		Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan di lingkungan Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 10
		Dalam menyampaikan laporan kepada atasan agar tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11
		Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya dan pengambilan keputusan.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian  Kesatu
Eselonisasi

Pasal 12
		Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Bawaslu, sebagai berikut:
a.	Kepala Sekretariat Bawaslu adalah Jabatan Struktural Eselon IIa;
b.	Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
c.	Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
B
agian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Sekretariat Bawaslu

Pasal 13
(1)	Kepala Sekretariat Bawaslu diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul Bawaslu.
(2)	Calon Kepala Sekretariat Bawaslu diusulkan oleh Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang calon kepada Menteri Dalam Negeri untuk dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu.
(3)	Pegawai Sekretariat Bawaslu berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional yang diperlukan.
(4)	Pegawai Sekretariat Bawaslu diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Bawaslu.
(5)	Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal bukan dari  Pegawai Negeri Sipil, yang direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem kontrak. 

Paragraf 2
Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

Pasal 14
(1)	Kepala Sekretariat dan Pegawai Panwaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Panwaslu Provinsi.
(2)	Kepala Sekretariat dan Pegawai Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)	Pegawai Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional yang diperlukan.
(4)	Jumlah pegawai Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan masing-masing paling banyak 5 (lima) orang.
(5)	Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem kontrak. 

Paragraf 3
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil  yang dipekerjakan
pada Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

Pasal 15
(1)	Pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dilakukan oleh instansi induknya.
(2)	Pegawai Negeri Sipil  yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16
		Di lingkungan Sekretariat Bawaslu dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
		Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1)	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
(2)	Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)	Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)	Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19
		Seluruh pembiayaan yang diperlukan  bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dan Panwaslu termasuk Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
		Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

				Ditetapkan di Jakarta
				pada tanggal 26 Juli 2008
				PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

				DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO