PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  31 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI SUMUR-SUMUR BLOK LANGGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah penghasil minyak bumi dari sumur-sumur Blok Langgak.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   1956   tentang   Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2.	Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI SUMUR-SUMUR BLOK LANGGAK.

Pasal 1
Kabupaten  Kampar sebagai  daerah  penghasil  dari sumur-sumur  minyak  bumi yang posisinya berada dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Pasal 2
Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah penghasil dari sumur-sumur minyak bumi yang posisinya berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 3
Sumur-sumur minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang posisinya masuk wilayah Kabupaten Kampar, meliputi:
a.	Sumur LGK01 pada koordinat 00°39'42,73" LU dan 100°37'35,41" BT;
b.	Sumur LGK04 pada koordinat 00°39'59,12" LU dan 100°37'19,34" BT;
c.	Sumur LGK06 pada koordinat 00°39'42,87" LU dan 100°37'51,57" BT;
d.	Sumur LGK07 pada koordinat 00°39'59,09" LU dan 100°37'35,42" BT;
e.	Sumur LGK10 pada koordinat 00°39'26,50" LU dan 100°37'51,58" BT;
f.	Sumur LGK16 pada koordinat 00°39'50,90" LU dan 100°37'43,37" BT;
g.	Sumur LGK18 pada koordinat 00°39'35,09" LU dan 100°37'45,32" BT;
h.	Sumur LGK19 pada koordinat 00°39'50,60" LU dan 100°37'26,50" BT;
i.	Sumur LGK26 pada koordinat 00°39'50,71" LU dan 100°37'35,03" BT;
j.	Sumur LGK27 pada koordinat 00°39'34,85" LU dan 100°37'36,93" BT;dan
k.	Sumur LGK28 pada koordinat 00°39'42,62" LU dan 100°37'43,50" BT.
	
Pasal 4
Sumur-sumur minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang posisinya masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, meliputi:
a.	Sumur LGK02 pada koordinat 00°38'05,77" LU dan 100°36'19,01" BT;
b.	Sumur LGK03 pada koordinat 00°39'42,73" LU dan 100°37'19,35" BT;
c.	Sumur LGK05 pada koordinat 00°39'26,54" LU dan 100°37'35,53" BT;
d.	Sumur LGK08 pada koordinat 00°39'26,59" LU dan 100°37'19,41" BT;
e.	Sumur LGK09 pada koordinat 00°39'42,77" LU dan 100°37'03,21" BT;
f.	Sumur LGK11 pada koordinat 00°39'26,71" LU dan 100°37'03,21" BT;
g.	Sumur LGK12 pada koordinat 00°39'10,55" LU dan 100°36'45,53" BT;
h.	Sumur LGK13 pada koordinat 00°38'21,32" LU dan 100°36'22,02" BT;
i.	Sumur LGK14 pada koordinat 00°37'59,73" LU dan 100°36'32,28" BT;
j.	Sumur LGK15 pada koordinat 00°39'50,88" LU dan 100°37'10,58" BT;
k.	Sumur LGK17 pada koordinat 00°39'34,24" LU dan 100°37'10,98" BT;
I.	Sumur LGK20 pada koordinat 00°39'34,27" LU dan 100°37'27,41" BT;
m.	Sumur LGK21 pada koordinat 00°39'42,51" LU dan 100°37'27,01" BT;
n.	Sumur LGK22 pada koordinat 00°39'42,51" LU dan 100°37'10,91" BT;
o.	Sumur LGK23 pada koordinat 00°38'04,83" LU dan 100°36'27,02" BT;
p.	Sumur LGK24 pada koordinat 00°39'34,02" LU dan 100°39'19,17" BT;dan
q.	Sumur LGK25 pada koordinat 00°39'50,42" LU dan 100°37'18,59" BT.

Pasal 5
Peta posisi koordinat sumur-sumur minyak bumi blok Langgak di wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
(1)	Bagi hasil sumur minyak bumi Blok Langgak untuk Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009;
(2)	Dalam hal bagi hasil sumur minyak Blok Langgak untuk Kabupaten Kampar belum dilaksanakan, bagi hasil sumur minyak Blok Langgak untuk Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2821 K/80/MEM/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2008.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16-6-2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

NB: Peta tidak dimuat