PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4  TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
b.	bahwa untuk menjamin reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah;
c.	bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan  pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah;  
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN   MENTERI   DALAM   NEGERI   TENTANG    PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
3.	Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. 
4.	Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
5.	Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
6.	Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
7.	Entitas Pelaporan adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
8.	Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
9.	Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
10.	Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
11.	Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.
12.	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13.	Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
14.	Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
15.	Asersi adalah pengakuan Gubernur/Bupati/Walikota bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP
16.	Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
17.	Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Gubernur/ Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP REVIU

	Pasal 2

(1)	Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
(2)	Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	Laporan Realisasi Anggaran;
b.	Neraca;
c.	Laporan Arus Kas; dan
d.	Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3	

(1)	Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
(2)	Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.  
(3)	Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit.

BAB III
TUJUAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4	     

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu
Perencanaan

Pasal 5	

(1)	Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri/Inspektorat  Provinsi.
(2)	Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
(3)	Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 
(4)	Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
a.	pemahaman atas entitas;
b.	penilaian atas Sistem Pengendalian Intern;  dan
c.	penyusunan Program Kerja Reviu.

Pasal 7
Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

Pasal 8

Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a.	pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
b.	pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
c.	pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.
Pasal 9

(1)	Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan :
a.	memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
b.	melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
c.	melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
d.	melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu. 
(2)	Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a.	sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
b.	sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
c.	sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
d.	sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
e.	sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
(3)	Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dalam subsistem-subsistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 10
Program Kerja Reviu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat :
a.	langkah kerja reviu;
b.	teknik reviu;
c.	sumber data;
d.	pelaksana; dan
e.	waktu pelaksanaan. 

Pasal 11

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 12
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 13

(1)	Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(2)	Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3)	Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:
a.	persiapan;
b.	penelusuran angka;
c.	permintaan keterangan; dan
d.	prosedur analitis.

Pasal 14

(1)	Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.
(2)	Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan reviu.
(3)	Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.
(4)	Apabila diperlukan, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 15

(1)	Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja reviu.
(2)	Kertas kerja reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.	tujuan reviu;
b.	daftar pertanyaan  wawancara dan kuesioner; dan
c.	langkah kerja prosedur analitis.

Pasal 16

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Bagian ketiga
Pelaporan

Pasal 17

(1)	Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur.
(2)	Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat ”Pernyataan Telah Direviu”.
(3)	Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
(4)	Pernyataan Telah Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas.
(5)	Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan. 
(6)	Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.

Pasal 18 

(1)	Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah. 
(2)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu. 

Pasal 19
 
(1)	Laporan hasil reviu  atas laporan keuangan pemerintah daerah tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direviu.
(2)	Laporan hasil reviu  atas laporan keuangan pemerintah daerah semester pertama dapat disertai dengan pernyataan telah direviu.

Pasal 20

Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  17 Januari 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA

        	       H. MARDIYANTO