KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  1  TAHUN 2008

TENTANG
PEMBATALAN LAMPIRAN ROMAWI I ANGKA 1 DAN ROMAWI II ANGKA I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
   NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

    MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :   a.  	bahwa Lampiran romawi I angka 1 dan romawi II angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Lampiran romawi I angka 1 dan romawi II angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
Mengingat 	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2.004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
3. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. 	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
5. 	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Lahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Nornor S-090/MK.7/2007 tanggal 20 April 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     	:
KESATU	:	Membatalkan Lampiran romawi I angka 1 dan romawi II angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nornor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena pendaftaran/karcis harian tidak termasuk obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,
KEDUA	:	Agar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung rnenghentikan pelaksanaan Lampiran romawi I angka .1 dan romawi II angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggaI   3 Januari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan ;
1.	Presideri Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ;
6.	Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.