KEPUTUSAN. MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 03  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DI SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	: 	a.	bahwa Peraturan Daerah Provmsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan di Sektor Industri, Perdagangan dan Kemetrologian, bertentarigan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, periu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan di Sektor Industri, Perdagangan dan Kemetrologian, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dari Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);  
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
7.	Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 	Pertimbangan Menteri Keuangan Nomor S-090/MK.7/2007 tanggal 20 April 2007;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	: 

KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan di Sektor Industri, Perdagangan dan Kemetrologian dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena :
1.	Kegiatan pengawasan dan pembinaan disektor industri dan perdagangan merupakan urusan pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari pajak; 
2. 	Pemberian API merupakan kewenangan Pusat sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Impor (API); 
3. 	Izin Tanda Pabrik merupakan kewenangan Pusat dan terhadap izin tersebut telah dikenakan PNPB sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang beriaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 
4. 	Kewenangan Provinsi hanya melakukan penelitian UTTP untuk proses Izin Tanda Pabrik dan Izin Tipe sesuai dengan Pasal 4 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian. 
KEDUA	:	Agar Gubernur Gorontalo menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan di Sektor Industri, Perdagangan dan Kemetrologian, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini,
KETIGA	: 	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggai 3 Januari 2008
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
H. MARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Gorontalo;
7.	Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.