KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, B DAN C

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
7.	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Nomor S-090/MK.7/2007 tanggal 20 April 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena :
1.	Pengawasan dan Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beraikohol yang merupakan kewenangan Daerah adalah di tingkat penjualan langsung dalam bentuk pemberian Izin Tempat Penjual Minuman Beralkohol sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
2. 	Penerbitan SIUP-MB Gol A, B dan C sebagai Importir, Distributor dan Sub Distributor merupakan kewenangan Pusat sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.
KEDUA	:	Agar Walikota Sorong menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2008
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan :
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Papua Barat.