KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  7 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN DI KOTA SORONG

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Perikanan di Kota Sorong, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Perikanan di Kota Sorong, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200.1 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6.	Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	: Pertimbangan Menteri Keuangan Nomor S-090/MK.7/2007 tanggal 20 April 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Perikanan di Kota Sorong dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena :
1. 	Pengenaan retribusi terhadap pengumpulan/pengiriman hasil laut duplikasi dengan pungutan hasil perikanan sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat arus lalu lintas barang antar Daerah dan ekspor-impor;
2. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah dilarang menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar Daerah dan kegiatan ekspor-impor;
3. 	Kewenangan Kabupaten/Kota memberikan IUP pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pembudidayaan ikan yang berada di wilayah administrasinya dan tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
4.	Kewenangan Kabupaten/Kota untuk memberikan SIPI dan SIKPI hanya sebatas usaha perikanan yang menggunakan kapal dengan ukuran 5 GT s/d 10 GT sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
KEDUA	:	Agar Walikota Sorong menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Perikanan di Kota Sorong, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan :
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Papua Barat;
7.	Walikota Sorong;
8.	Ketua DPRD Kota Sorong.