KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI USAHA PETERNAKAN

MENTERI DAEAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Peternakan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Peternakan, dengan Keputusan Menteri Da lam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbarigan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 1.6 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahari Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Nomor S-090/MK.7/2007 tanggal 20 April 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:

KESATU 	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Peternakan dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena :
1. 	Pengenaan retribusi dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin;
2. 	Izin Usaha Peternakan berlaku selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
3. 	Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
KEDUA	:	Agar Walikota Sorong menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Peternakan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ink

KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan :
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Papua Barat;
7.	Walikota Sorong;
8.	Ketua DPRD Kota Sorong,