KEPUTUSAN MENTERl DALAM NEGERI 
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 57 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA

MENTERl DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 57 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 57 Tahun 2.002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2.005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 88 Concerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 57 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, karena:
1.	Izin pemagangan di luar negeri merupakan kewenangan pusat sesuai Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 112/MEN/ VII/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP226/-MEN/2003 tentang Tata cara Perizinan Pemagangan di Luar Negeri;
2.	Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan AKAD merupakan kewenangan Pusat untuk skala nasional, Provinsi untuk skala provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3.	Pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing merupakan kewenangan Pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4.	Perpanjangan IMTA yang berada dalam kabupaten/kota merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga tidak memerlukan rekomendasi perpanjangan IMTA, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5.	Penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan, pembinaan penempatan tenaga kerja, merupakan bagian dari pelayanan pendaftaran pencari kerja yang harus diberikan secara cuma-cuma sesuai Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002.
KEDUA	:	Agar Bupati Sorong menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 57 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal  22  Januari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO
Tembusan:	
1.   Presiden Republik Indonesia;
2.   Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6.	Gubernur Papua Barat;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Sorong.