KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG 
NOMOR 27 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertlrnbangan sebagaimana tersebut pacia huruf a, perlu ditetapkan pembataian Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2.000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2.46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2.005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangari Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembiriaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, karena :
1.	Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pemakaian dan pengolahan bahan galian golongan C tidak termasuk objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
2.	Perizinan terhadap kegiatan pengambilan bahan galian golongan C bersifat administratif, seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak dan jika dikenakan retribusi besarannya hanya untuk menutup biaya pemberian izin tersebut;
3.	Pengenaan iuran tetap/ha/tahun terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, penjualan, dan pengangkutan bahan galian golongan C duplikasi dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
4.	Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.
KEDUA	:	Agar Bupati Sorong menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2006
MENTERI DAIAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
6.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
7.	Gubernur Papua Barat;
8.	Ketua DPRD Kabupaten Sorong.