KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 58 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGAWASAN DAN PERIZINAN BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SORONG

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahvva Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 58 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pengawasan dan Perizinan Bidang Huburigan Industrial dan Perlindungan Tenaga kerja clan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sorong, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 58 Tahun 2002. tentang Retribusi Pelayanan Pengawasan dan Perizinan Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga kerja dan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sorong, dengan Keputusan Menteri Da lam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 1.8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan   Pemerintah   Nomor  66  Tahun   2001   tentang   Retribusi   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 58 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pengawasan dan Perizinan Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga kerja dan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sorong, karena:
1.	Izin penyimpangan waktu kerja dan istirahat dan izin kerja malam wanita tidak diperlukan karena hanya memerlukan persetujuan dari buruh/ pekerja yang bersangkutan, sesuai Pasal 76 dan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2.	Pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta peningkatan produktivitas kerja merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum daerah.
KEDUA	:	Agar Bupati Sorong menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 58 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pengawasan dan Perizinan Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga kerja dan Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sorong paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6.	Gubernur Papua Barat;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Sorong.