KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN MINUMAN BERALKOHOL KE WILAYAH KOTA JAYAPURA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol ke Wilayah Kota Jayapura, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol ke Wilayah Kota Jayapura, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18  Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah   (Lembaran Negara   Republik   Indonesia    lahun    1997   Nomor    41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34    Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 1.65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
6.	Peraturan Pemerintah Nomoi 38 Tahun 2007 tentang Pembagian IJmsan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol ke Wilayah Kota Jayapura, karena:
1.	Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan melalui penerbitan SIUP-MB di tingkat distributor, sub distributor, pengecer, dan penjual langsung;
2.	Pemberian izin penjualan minuman beralkohol di tingkat distributor/sub distributor merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabuaten/Kota;
3.	Sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, pemerintah kabupaten/kota hanya berwenang dalam menerbitkan izin bag! penjual langsung dan pengecer di tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer untuk tujuan kesehatan;
4.	Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, kabupaten/kota hanya berwenang mengenakan retribusi atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
KEDUA	:	Agar Walikota Jayapura menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol ke Wilayah Kota Jayapura paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22  Januari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
7.	Gubernur Papua;
8.	Ketua DPRD Kota Jayapura.