KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  21  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
NOMOR  11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR   PERUSAHAAN, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri, bertentanqan denqan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tabun 2005 tentang Retribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Porusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri, karena:
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai Pasal 7 Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2.	TDI dan IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Pasal 6 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 590/MPP/Kep/-10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan danTanda Daftar Industri;
3.	TDP berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4.	TDG berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai Pasal 3 ayat (2) Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
5.	Pengenaan retribusi seharusnya dilakukan sekali untuk masa berlakunya izin atau tanda daftar ulang.
KEDUA	:	Agar Bupati Biak Numfor menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  22  Januari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
7.	Gubernur Papua;
8.	Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor
6