KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  22  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENCARI KERJA

MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pencari Kerja, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pencari Kerja, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2.46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.   Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.   Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
7.   Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 88 Concerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);
Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU
KEDUA
KETIGA
Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pencari Kerja, karena pelayanan pendaftaran pencari kerja dan kartu pencari kerja serta penempatan tenaga kerja harus diberikan secara cuma-Cuma, sesuai Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002.
Agar Bupati Biak Numfor menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pencari Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
|>ada tanggal     22  Januari 2008
DALAM NEGERI,
H. WARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6.	Gubernur Papua;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor.