KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  27 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran- Negara Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, karena sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) merupakan kewenangan pemerintah pusat.
KEDUA	:	Agar Bupati Bangka menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  22  Januari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
6.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
7.	Gubernur Bangka Belitung;
8.	Ketua DPRD Kabupaten Bangka.