KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  33  TAHUN 2008
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDAGIRI HULU NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

MENTERl DALAM NEGERI,

Menimbang	:	1.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indagin Hulu Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pembenan Surat !zm Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Tanda Daftar Perusahaan (TDP), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana tersebuf pada hurul a, perlu ditetapkan pernbatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indagin Hulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pembenan Surat Izm Usaha Perdagangan (SIUP)   dan   Tanda   Tandd   Daftar   Perusahaan   (TDP),   denqan   Keputusan Nervten Dalarn Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982  tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982  Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2.005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Tanda Daftar Perusahaan (TDP), karena:
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya, sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3.	Pengenaan retribusi dilakukan setiap tahun, seharusnya sekali untuk masa berlakunya izin dan TDP serta pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun tidak diperlukan;
KEDUA	:	Agar Bupati Indagiri Hulu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Tanda Daftar Perusahaan (TDP) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  22  Januari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
7.	Gubernur Riau;
8.	Ketua DPRD Kabupaten Indagiri Hulu.