KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  36  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGGUNAAN TANAH NEGARA BAGI USAHA PERTAMBANGAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Negara Bagi Usaha Pertambangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahuri 2002 tentang Penggunaan Tanah Negara Bagi Usaha Pertambangan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Negara Bagi Usaha Pertambangan, karena:
1.	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, terhadap pemberian izin usaha pertambangan umum telah dikenakan PNBP;
2.	Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hasil penerimaan negara berupa PNBP tersebut dibagihasilkan kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil landrent dan royalty.
KEDUA	:	Agar Bupati Tuban menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Negara Bagi Usaha Pertambangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  22  Januari 2008 
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd,
H. MARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
6.	Gubernur Jawa Timur;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Tuban.