KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  43  TAHUN 200B
TENTANG 
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KOTA BINJAI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retnbusi Izin Usaha Perdagangan di Kota Binjai, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan di Kota Binjai, dengan Keputusan Menteri Dalam Negnri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah nan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tenlang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.   Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.   Peraturan Pernerintah Nornor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3596);
5.   Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4139);
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan dan Penqawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Memperhatikan:Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU:Membatalkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan di Kota Binjai, karena:
1.   Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya, sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2.   Pengenaan retribusi dilakukan setiap tahun, seharusnya sekali untuk masa berlakunya izin dan tidak diperlukan pendaftaran ulang setiap tahun.
KEDUA:Agar Walikota Binjai menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan di Kota Binjai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal    22  Januari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
7.	Gubernur Sumatera Utara;
8.	Ketua DPRD Kota Binjai.