KEPUTUSAN MkNUKt OAj AM NLGfm
Nomor 50    tahun 2008
PFMBA1AIAN KK:PUTUSAN BUPATI KAHUPAI1N PAMF-KASAN NOMOR II   FA.HUN f'FNTANG I/IN I-TMBUKAAN CAHANG PFRWAKII..AN
MnxnTRf DA! AM WbCRI.
c     bdhwa   Keputnsan   Bupan   Kabuparen   Pamekasan   Nomor    .1 1    I'ahun   70(M
tentang Izin Pembukaan Labang Perwak.ilan, bertentanqan donqan perarnran
perunclang-undcinqcip yanq lebi'h nnggi; b.   bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana tersebut pada hum! a, perlu
ditelapkan pernbatalan Kepiitusan Bupati Kabupaten Pamekasan Nornor .1.1.
rahun 2004 tentang I/in Pembukaan Cabanq Perwakilan, dengan Keputusan
Menten Daiarn Negen;
1     Undang Undang Nomr.)r 18 lahun 1997 tentang Pajak L'Jaerah dan Rernbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 1.997 Nomor 41, iHrnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-I Jndanq Nomor- 1,8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2000 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048),
2    Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 tentang Pernenntahari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.   Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.   Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 119, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.   Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
6.   Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

-2-

Memperhatikan
Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU
KEDUA
KETIGA
Membatalkan Keputusan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Pembukaan Cabang Perwakilan, karena:
1.   Sesuai Pasai 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, kantor cabang perusahaan dan kantor perwakilan perusahaan dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki SIUP;
2.   Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Agar Bupati Pamekasan menghentikan pelaksanaan Keputusan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Pembukaan Cabang Perwakilan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal   22  Januarl  2008

H. IXTARDIYANTO
MENTERI DALAM NEGERI,

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Jawa Timur;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan.