KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  61  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATAEAN   PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

MENTERI DAEAM NEGERI,

Menimbang	:	 a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pernbatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	 1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.7/2007 tanggal 22 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dengan alasan:
1.	Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, dinyatakan bahwa TDG berlaku selama 5 (lima) tahun;
2.	Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dinyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya;
3.	Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/-Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dinyatakan bahwa TDI, IUI dan Izin Perluasan Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi;
4.	Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Pengesahan Akta pendirian, pengesahan dan persetujuan koperasi merupakan kewenangan pemerintah pusat;
5.	Pengenaan retribusi seharusnya dilakukan hanya sekali untuk masa berlakunya izin.
KEDUA	:	Agar Bupati Ponorogo menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  30 Januari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.   Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
7.	Gubernur Jawa Timur;
8.	Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo.