KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR    92  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU 
NOMOR 02 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan  Menteri  Keuangan   Republik  Indonesia   Nomor S-05/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan alasan:
1.	Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun pembentangan/penanaman kabel listrik/telepon bukan merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
2.	Jalan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap masyarakat sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 ayat CD Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JaJan;
3.	Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
KEDUA	:	Agar Bupati Labuhan Batu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  29  Pebruari  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Gubernur Sumatera Utara;
6.	Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu.