KEPUTUSAN MENTERI DAU\M NEGERI 
NOMOR  101  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN DAN
PENGUJIAN ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a. 	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran dan Pengujian Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran dan Pengujian Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108y Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Pertimbangan  :	Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-05/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nornor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran dan Pengujian Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor, dengan alasan bahwa pengujian, pendaftaran dan izin operas! angkutan dan izin trayek diberikan hanya untuk kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
KEDUA	:	Agar Bupati Lombok Tengah menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran dan Pengujian Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Pebruari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Nusa Tenggara Barat;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah.