KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 102 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG IZIN USAHA MEMBUKA KOLAM PEMBENIHAN IKAN, KOLAM AIR DERAS,
KOLAM AIR TENANG, KERAMBA JARING APUNG DAN KERAMBA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Dera~, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-214/MK.7/2007 tanggal 1 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba, dengan alasan:
1.	Pengenaan retribusi sekali untuk masa berlakunya izin;
2. 	Izin usaha perikanan (IUP) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
3.	Izin usaha perikanan bersifat adrttfntetratif dan pengenaan retribusi per m2 per tahun atas pemberian izin usaha bersifat pajak, sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
KEDUA	:	Agar Bupati Samosir menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Sumatera Utara;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Samosir.