KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  105 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN DAN PAJAK USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Pajak Usaha Kelautan dan Perikanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan darTF'ajak Usaha Kelautan dan Perikanan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-214/MK.7/2007 tanggal 1 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Pajak Usaha Kelautan dan Perikanan, dengan alasan:
1.	Pengenaan retribusi sekali untuk masa berlakunya izin;
2.	Izin Usaha Perikanan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
3.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang atau huhate dan 2 (dua) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain alat tangkap tersebut sesuai Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
4.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 3 tahun dan dapat dipefpanjang selama jangka waktu yang sama sesuai Pasal 29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006;
5.	SIUP di bidang pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
6.	Surat Izin Pengumpulan Ikan tidak diperlukan sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/-MEN/2006;
7.	Pengenaan pungutan hasil perikanan hanya dapat dikenakan terhadap penangkapan ikan dan budidaya ikan di perairan umum, yaitu sebesar 1% atau 2,5% dari produktivitas dikalikan harga patokan sesuai jenis kegiatan dan besar kecilnya usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002.
KEDUA	:	Agar Bupati Indragiri Hilir menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Pajak Usaha Kelautan dan Perikanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Pebruari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd
H. MARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Riau;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.