KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 108 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERTANIAN DAN
PETERNAKAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertanian dan Peternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertanian dan Peternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republijc Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan bengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-214/MK.7/2007 tanggal 1 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertanian dan Peternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya, dengan alasan:
1.	Pengenaan retribusi izin pemasukan dan pengeluaran komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta izin pemasukan hasil ternak dan ikutannya merintangi arus lalu lintas barang dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi;
2.	Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor;
3.	Pemberian sertifikasi benih/bibit tanaman merupakan kewenangan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
4.	Pengenaan retribusi sekali untuk masa berlakunya izin;
5.	Izin Usaha Peternakan berlaku selama perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
KEDUA	:	Agar Bupati Bolaang Mongondow menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertanian dan Peternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 29  Februari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	MenterTkeuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6.	Gubernur Sulawesi Utara;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.