KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  111  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSIIZIN USAHA PERIKANAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-214/MK.7/2007 tanggal 1 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan alasan:
1.	Retribusi atas izin dikenakan sekalt untuk masa berlakunya izin;
2.	Izin Usaha Perikanan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
3.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang atau huhate dan 2 (dua) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain alat tangkap tersebut sesuai Pasal 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
4.	SIUP di bidang pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
5.	Pemberian IUP, SIPI, dan SIKPI yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran 5 sampai dengan 10 Gross Tonnage (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007;
6.	Pengenaan pungutan hasil perikanan hanya dapat dikenakan atas kegiatan penangkapan ikan dan budidaya ikan di perairan umum, tidak termasuk kegiatan usaha pengolahan, pengawetan, penyimpanan hasil usaha perikanan dan pengujian laboratorium hasil tangkapan perikanan sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002;
7.	Pungutan hasil perikanan untuk kegiatan pembudidayaan ikan dikenakan 1% dari harga jual seluruh ikan hasil budidaya, sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002.
KEDUA	:	Agar Bupati Biak Numfor menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  29  Februari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.   Presiden Republik Indonesia;
2.   Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.   Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Papua;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor.