PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
nomor   25  tahun 2008
Tentang 
perubahan atas
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
3.	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan	:	Surat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara                       Nomor B/1165/M.PAN/4/2008 tanggal 30 April 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tghun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri, diubah sebagai berikut:

1.	Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 425 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingg berbunyi sebagai berikut:

Pasal 425
Inspektorat Jenderal terdiri dari :
a. 	Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. 	Inspektorat Wilayah I;
c. 	Inspektorat Wilayah II;
d. 	Inspektorat Wilayah III;
e. 	Inspektorat Wilayah IV
f.   	Inspektorat Khusus.
g. 	Kelompok Jabatan Fungsional.

2. 	Pasal 437 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 437
Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Ban ten, Daerah Istimswa Yogyakarta, Sulawesi Barat, BengkuJu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

3. 	Pasal 439 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 439
Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Jenderal uerta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Bali, Fdau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Maluku.

4.	Pasal 441 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 441
Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

5.	Pasal 443 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 443
Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumatera B;irat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua.

6. 	Diantara Pasal 444 dan Pasal 445 disisipkan Pasal 444 A, Pasal 444 B, dan Pasal 444 C sebagai berikut :

Pasal 444 A
Inspektorat Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksa,aan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pokok departemen dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai yang ditugaskan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 444 B
Inspektorat Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 A, menyelenggarakan fungsi:
a.	perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan; 
b.	pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
c.	perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
d. 	pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Pasal 444 C
(1)	Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV dan Inspektorat Khusus didukung oleh Subbagian Tata Usaha, yang secara administratif dibawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan secara fungsional bertanggung jawab kepada masing-masing Inspektur Wilayah dan Inspektur Khusus.
(2)	Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI	LAMPIRAN	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL			NOMOR 	: 25 TAHUN 2008
			TANGGAL	: 16 MEI 2008
		------------------------------------------------------------

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

SUBBAG TATA USAHA

SUBBAG TATA USAHA

SUBBAG TATA USAHA

SUBBAG TATA USAHA

INSPEKTORAT WILAYAH I

INSPEKTORAT WILAYAH I

INSPEKTORAT WILAYAH I

INSPEKTORAT WILAYAH I

SUBBAG TATA USAHA

INSPEKTORAT WILAYAH I

BAGIAN
UMUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN KEUANGAN

BAGIAN
EVALUASI LAPORAN PENGAWASAN

BAGIAN
PERENCANAAN DAN ANGGARAN

SEKRETARIAT

INSPEKTORAT JENDERAL