KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 127 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK JASA KEPELABUHANAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Jasa Kepelabuhanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Jasa Kepelabuhanan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1983 tentang  Pajak Pertambahan  Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-245/MK.7/2007 tanggal 12 Nopember 2007;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Jasa Kepelabuhanan, dengan alasan:
1.	Pengenaan pajak daerah atas jasa kepelabuhanan duplikasi dengan objek PPN sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPn BM juncto Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN;
2.	Pengenaan pajak atas jasa kepelabuhanan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi;
3.	Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
KEDUA	:	Agar Bupati Tuban menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Jasa Kepelabuhanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal   17 Maret  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Jawa Timur;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Tuban.