PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  27 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN KABUPATEN NATUNA SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI LAPANGAN UDANG DAN LAPANGAN KERISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kabupaten Natuna Sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi dari Lapangan Udangdan Lapangan Kerisi.

Mengingat 	:	1.	Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten N.atuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2005 tentang Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi;
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedornan Penegasan Batas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN KABUPATEN NATUNA SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI LAPANGAN UDANG DAN LAPANGAN KERISI.

Pasal 1
Kabupaten Natuna sebagai daerah penghasil sumber daya alam sektor minyak bumi dari Lapangan Udang dan Lapangan Kerisi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Natuna.

Pasal 2
(1)	Lapangan Udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 1 (satu) platform;
(2)	Lapangan Kerisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) platform.

Pasal 3
(1)	Posisi platform minyak bumi Lapangan Udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pada koordinat 4°02'45,000" LU dan 106°28'01,000" BT;
(2)	Posisi platform minyak bumi Lapangan Kerisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
a.	Platform Kerisi WHP-K pada koordinat 4°19'40,184" LU dan 106°19'37,792' BT; 
b.	Platform Kerisi CPP pada koordinat 4°19'41,612" LU dan 106°19'39,935" BT;
c.	Platform Hiu subsea manifold pada koordinat 4°22'07,378" LU dan 106°22'24,678" BT;
d.	Platform Kerisi PLBM pada koordinat 4°19'53,008" LU dan 106°19'39,955" BT;
e.	Platform Belanak PLEM pada koordinat 4°10'05,867" LU dan 106°13'33,633" BT.

Pasal 4
Posisi koordinat platform minyak bumi Lapangan Udang dan Lapangan Kerisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29-5-2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

NB : Peta tidak dicantumkan