MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,
	
Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA TATA  RUANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.	Peraturan daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut perda adalah perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota.
2.	Konsultasi rancangan perda adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi atas substansi teknis rancangan perda untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
3.	Evaluasi rancangan perda adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi atas rancangan perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan perda lainnya.
4.	Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5.	Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
6.	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 meter di bawah permukaan bumi, satu  kilometer di atas permukaan bumi dan batas luar zona ekonomi eksklusif.
7.	Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR  Pulau/Kepulauan adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah pulau/kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsionalnya.
8.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten/Kota.
10.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.
11.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
12.	Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RDTR Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang di wilayah Kabupaten/Kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
13.	Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat BKTRN adalah Badan yang bersifat ad-hoc dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Presiden dalam koordinasi penataan ruang nasional.
14.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
15.	Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum. 

BAB II
PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH

Pasal 2
Perencanaan tata ruang daerah dilakukan untuk menghasilkan :
a.	RUTR; dan
b.	RRTR.

Pasal 3
(1)	RUTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, secara berhirarki terdiri atas:
a.	RTRWP; dan 
b.	RTRWK/K.
(2)	RTRWP ditetapkan dengan perda Provinsi.
(3)	RTRWK/K ditetapkan dengan perda Kabupaten/Kota.

Pasal 4
(1)	RRTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  huruf b, terdiri atas :
a.	RTR Kawasan Strategis Provinsi;
b.	RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; dan
c.	RDTR Kabupaten/Kota.
(2)	RTR Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan dengan perda Provinsi.
(3)	RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota ditetapkan dengan perda Kabupaten/Kota.
(4)	RDTR Kabupaten/Kota ditetapkan dengan perda Kabupaten/Kota.

Pasal 5 
(1)	Gubernur dibantu BKPRD Provinsi mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan Strategis Provinsi, dengan memperhatikan RTRWP yang berbatasan, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN.
(2)	Bupati/Walikota dibantu BKPRD Kabupaten/Kota mengoordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRWK/K yang berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN.

BAB III
KONSULTASI RANCANGAN PERDA
Bagian Kesatu
Konsultasi Rancangan Perda Provinsi

Pasal 6 
(1)	Gubernur mengkonsultasikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN.
(2)	Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.

Pasal 7
(1)	Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyangkut substansi teknis rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, untuk disesuaikan dengan RTR Pulau/Kepulauan dan RTRWN. 
(2)	Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi beserta lampirannya.
(3)	Lampiran rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa : 
a.	dokumen RTRWP dan album peta; dan
b.	dokumen RTR Kawasan Strategis Provinsi dan album peta.

Pasal 8
Konsultasi atas substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan sebelum rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi disetujui bersama DPRD.

Pasal 9
Persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan: 
a.	evaluasi terhadap rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi; dan 
b.	klarifikasi terhadap perda tentang RTRWP dan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota

Pasal 10
(1)	Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh BKTRN.
(2)	Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
(3)	Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rancangan perda dibahas di BKPRD Provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 11
(1)	Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyangkut substansi teknis rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota, untuk disesuaikan dengan RTRWP.
(2)	Atas dasar rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Bupati/Walikota melakukan konsultasi atas substansi teknis rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota, untuk disesuaikan dengan RTR Pulau/Kepulauan dan RTRWN.
(3)	Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota, beserta lampirannya.
(4)	Lampiran rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
a.	dokumen RTRWK/K dan album peta;
b.	dokumen RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan album peta; dan
c.	dokumen RDTR Kabupaten/Kota dan album peta.

Pasal 12
Konsultasi atas substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebelum rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota disetujui bersama DPRD.

Pasal 13
Persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi bahan Gubernur dalam melakukan : 
a.	evaluasi terhadap rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/ Kota; dan 
b.	klarifikasi terhadap Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.

BAB IV
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu
Evaluasi Rancangan Perda Provinsi

Pasal 14
(1)	Rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
(2)	Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran rancangan perda dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
(3)	Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan perda dimaksud.
(4)	Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15
(1)	Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi menjadi perda, Menteri Dalam Negeri membatalkan perda dimaksud.
(2)	Pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(3)	Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan perda, Gubernur bersama DPRD segera melakukan perubahan perda tentang RTRWP atau perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Indikator Evaluasi Rancangan Perda Provinsi

Pasal 16
Indikator evaluasi rancangan perda tentang RTRWP dan rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
a.	tersedianya rancangan perda beserta lampirannya;
b.	terpenuhinya prosedur penyusunan rancangan perda beserta lampirannya; dan
c.	terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTRWP yang berbatasan, dan RTRWK/K dalam wilayah Provinsi.

Pasal 17
Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta.

Pasal 18
Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, berupa :
a.	berita acara rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;
b.	persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas rancangan perda beserta lampirannya;
c.	berita acara konsultasi publik;
d.	berita acara rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan; dan
e.	berita acara rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 19
Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, berupa :
a.	surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;
b.	surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan; 
c.	surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota; dan
d.	matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis. 

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota

Pasal 20
(1)	Rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota, yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
(2)	Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran rancangan perda, surat rekomendasi Gubernur dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang. 
(3)	Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada  Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan perda dimaksud.
(4)	Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

Pasal 21
(1)	Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dimaksud.
(2)	Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3)	Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan perda, Bupati/Walikota bersama DPRD segera melakukan perubahan perda tentang RTRWK/K, perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, atau perda tentang RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
(1)	Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)	Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Indikator Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota

Pasal 23
Indikator evaluasi rancangan perda tentang RTRWK/K, rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR Kabupaten/ Kota meliputi:
a.	tersedianya rancangan perda beserta lampirannya;
b.	terpenuhinya prosedur penyusunan rancangan perda beserta lampirannya;
c.	terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTRWP, dan RTRWK/K yang berbatasan.

Pasal 24
Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, berupa rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta.

Pasal 25
Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa:
a.	berita acara rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;
b.	persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota atas rancangan perda beserta lampirannya;
c.	berita acara konsultasi publik;
d.	berita acara rapat konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi; dan
e.	berita acara rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 26
Indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, berupa :
a.	surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;
b.	surat rekomendasi dari Gubernur; 
c.	surat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan
d.	matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27
Evaluasi rancangan perda dan pembatalan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 28
(1)	Daerah Provinsi pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah berdasarkan pada perda Provinsi induk.
(2)	Daerah Kabupaten/Kota pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah berdasarkan pada perda Kabupaten/Kota induk.

Pasal 29
Tata cara evaluasi terhadap perubahan Perda tentang RTRWP, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota mutatis mutandis berdasarkan pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR	:	28 Tahun 2008
TANGGAL	:	30 Mei 2008

EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PEMBATALAN PERDA
TENTANG TATA RUANG DAERAH

A.	Pendahuluan
Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa proses penetapan rancangan perda yang berkaitan dengan rencana tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186 yang dilakukan melalui evaluasi, dengan ketentuan untuk rencana tata ruang daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.
Rancangan perda yang berkaitan dengan rencana tata ruang daerah dievaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah dan untuk memperlancar proses evaluasi perlu dilakukan konsultasi atas substansi teknis. Konsultasi atas substansi teknis menjadi kebutuhan yang sangat penting dan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.
Evaluasi yang meliputi kegiatan persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, penyusunan laporan, dan penyampaian hasil evaluasi dilakukan secara terukur dan transparan. 
	
B.	Sasaran Evaluasi
Sasaran evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah meliputi::
1.	kepatuhan dalam proses penyusunan, penetapan, dan perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah melalui mekanisme evaluasi; dan
2.	substansi teknis rancangan perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah atau rancangan perda tentang Perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

C.	Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah meliputi:
1.	Aspek administrasi yang terdiri atas identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah atau rancangan perda tentang perubahan perda tentang rencana tata ruang daerah.
2.	Aspek legalitas yang terdiri atas identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah atau rancangan perda tentang perubahan perda tentang rencana tata ruang daerah.
3.	Aspek kebijakan yang terdiri atas keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan kabupaten/kota.

D.	Tahapan Evaluasi
1.	Persiapan Evaluasi
a.	Tim Evaluasi
1)	Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas memfasilitasi kebijakan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup.
2)	Dalam melaksanakan evaluasi rancangan perda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, serta instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
3)	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dalam melaksanakan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota, Bappeda provinsi dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah provinsi, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan pemerintah provinsi, serta BKPRD provinsi sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
4)	Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah.

b.	Dokumen Evaluasi
1)	Rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah atau rancangan perda tentang perubahan perda tentang rencana tata ruang daerah, yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada Gubernur bagi kabupaten/kota untuk dievaluasi.
2)	Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada angka        1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
a.	persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan perda;
b.	substansi teknis  rancangan  perda  yang  telah  disetujui  instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; 
c.	risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan perda; dan
d.	lampiran yang terdiri dari dokumen rencana tata ruang daerah dan album peta.
3)	Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
4)	Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan perda serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
5)	Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk rancangan perda provinsi dan Keputusan Gubernur untuk rancangan perda kabupaten/kota, dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan perda dimaksud.

2.	Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu: 
a.	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi
1)	Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
2)	Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
3)	Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
4)	Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b.	Evaluasi Administratif dan Legalitas
Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
1)	Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan kepada pihak terkait;
2)	Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
3)	Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan;
4)	Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan;
5)	Apakah rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:
a.	ringkasan atau ringkasan perubahan;
b.	prosedur penyusunan atau perubahan rancangan perda;
6)	Langkah Evaluasi
Langkah 1	:	Dapatkan dokumen yang terdiri dari :
1.	Surat pengantar kepala daerah;
2.	Rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan beserta lampirannya;
3.	Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan;
4.	Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;
5.	Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap; dan
6.	Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan.
Langkah 2	:	Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
Langkah 3	:	Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
Langkah 4	:	Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;
Langkah 5	:	Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2,   langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c.	Evaluasi Kebijakan
Untuk mengevaluasi kebijakan, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan RTRWP, sebagai berikut:
Langkah 1	:	Dapatkan dokumen yang terdiri dari:
1.	Dokumen RTRWN; 
2.	Dokumen RTR Pulau/Kepulauan;
3.	Dokumen RTRWP;
Langkah 2	:	Teliti dan analisis substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
Langkah 3	:	Simpulkan secara narasi tentang  sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan RTRWP.

3.	Hasil Evaluasi
Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Keputusan Gubernur untuk kabupaten/kota.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempertajam substansi rencana tata ruang daerah.
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas rancangan perda, dan (b) evaluasi atas substansi rencana tata ruang daerah.
Laporan hasil evaluasi rancangan perda provinsi atau rancangan perda provinsi tentang perubahan disampaikan kepada: 
a.	Presiden Republik Indonesia;
b.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
c.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKTRN; 
d.	Meneg PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKTRN; 
e.	Menteri anggota BKTRN.
Laporan hasil evaluasi oleh gubernur terhadap rancangan perda kabupaten/kota atau rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan disampaikan kepada:
a.	Menteri Dalam Negeri;
b.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKTRN; 
c.	Meneg PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKTRN; 
d.	Menteri anggota BKTRN.

E.	Pembatalan
Pembatalan dapat dilakukan terhadap peraturan daerah secara keseluruhan atau terhadap pasal-pasal dalam peraturan daerah.

F. 	Format Hasil Evaluasi dan Pembatalan
a.	Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang darerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, dengan contoh format terlampir.
b.	Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang darerah  kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan contoh format terlampir.
c.	Pembatalan perda tentang rencana tata ruang darerah provinsi ditetapkan  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan contoh format terlampir.
d.	Pembatalan Perda tentang rencana tata ruang darerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan contoh format terlampir.

CONTOH 1 : FORMAT HASIL EVALUASI RAPERDA PROVINSI 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI     
         NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ...
 TENTANG RENCANA TATA RUANG ...

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang  Rencana Tata Ruang ..., perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;	
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,   perlu   menetapkan   Keputusan   Menteri   Dalam   Negeri  tentang Evaluasi    Rancangan    Peraturan    Daerah    Provinsi    ...   tentang Rencana Tata Ruang ...;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang   Pembentukan   Provinsi ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);	
		2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);	
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);	
		4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);	
		5.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);	
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);	
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);	
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);	
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);	
		10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;	
		11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;	
		12.	{Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi rancangan perda};	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ... tentang Rencana Tata Ruang ..., sebagai berikut :	
KESATU	:	RANCANGAN PERDA
1. xxxxxxx
2. xxxxxxx	
KEDUA	:	DOKUMEN RENCANA TATA RUANG
1. xxxxxxx
2. xxxxxxx 	
KETIGA	:	ALBUM PETA
1. xxxxxxx
2. xxxxxxx	
KEEMPAT	:	1. xxxxxxx
2. xxxxxxx dst.	
			
KELIMA	:	Gubernur bersama DPRD  segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ... tentang Rencana Tata Ruang ... berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.	
KEENAM	:	Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ... tentang Rencana Tata Ruang ..., akan dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri.	
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
	
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal
MENTERI DALAM NEGERI,

             NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1.	Bapak Presiden Republik Indonesia;
2.	Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
3.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKTRN;
4.	Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKTRN;
5.	Menteri anggota BKTRN;
6.	Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
7.	Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
8.	Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen  Dalam Negeri;
9.	Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

CONTOH 2 : FORMAT HASIL EVALUASI RAPERDA KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR ...

KEPUTUSAN GUBERNUR ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
RENCANA TATA RUANG ...

GUBERNUR ...,

Menimbang	:	a.	bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang  Rencana Tata Ruang ..., perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;	
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan   Keputusan  Gubernur ...  tentang Evaluasi Rancangan    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  ...   tentang Rencana Tata Ruang ...;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor .... Tahun ... tentang   Pembentukan   Provinsi ........... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);	
		2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);	
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);	
		4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);	
		5.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);	
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);	
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);	
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);	
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);	
		10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;	
		11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;	
		12.	Peraturan Daerah Provinsi Nomor ... Tahun .... tentang Rencana Tata Ruang ...;	
		13.	{Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi rancangan perda};	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... tentang Rencana Tata Ruang ..., sebagai berikut :	
KESATU	:	RANCANGAN PERDA
1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx	
KEDUA	:	DOKUMEN RENCANA TATA RUANG .....
1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx	
			
KETIGA	:	ALBUM PETA
1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx	
KEEMPAT	:	1. xxxxxxxx
2. xxxxxxxx
3. xxxxxxxx dst.	
KELIMA	:	Bupati/walikota ... bersama DPRD  segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... tentang ..., berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.	
KEENAM	:	Dalam hal bupati/walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... tentang ..., akan dilakukan pembatalan oleh gubernur.	
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di ...
pada tanggal
GUBERNUR ...,

        NAMA JELAS 

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1.	Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2.	Bapak Menko Perekonomian, selaku Ketua BKTRN;
3.	Bapak Meneg PPN/Kepala Bappenas, selaku Sekretaris BKTRN;
4.	Bapak Menteri anggota BKTRN.

CONTOH 3 : FORMAT PEMBATALAN PERDA PROVINSI

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KETENTUAN PASAL ... PERATURAN DAERAH PROVINSI ... 
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Daerah Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang ..., yang mengatur “...” dan “...”, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... dan  Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;	
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membatalkan ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Daerah Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang ..., dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);	
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL ... DAN PASAL ... PERATURAN DAERAH PROVINSI ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG ...	
		Pasal 1
Membatalkan ketentuan Pasal ... yang berbunyi “...” dan Pasal ... yang berbunyi “...”, Peraturan Daerah Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang rencana tata ruang ...	
		Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal ...................
MENTERI DALAM NEGERI,
                     
             NAMA JELAS

  

CONTOH 4 : FORMAT PEMBATALAN PERDA KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR ............

PERATURAN GUBERNUR ..................
                                              NOMOR             

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ..................,

Menimbang	:	a.	bahwa ketentuan Pasal .... dan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten/Kota... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang ..., yang mengatur “...” dan “...”, bertentangan dengan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..., Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..., Pasal ... Perda Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang ..., dan Persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;	
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membatalkan ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang ..., dengan Peraturan Gubernur;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);	
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	
MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL ... DAN PASAL ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG ...	
		Pasal 1
Membatalkan ketentuan Pasal ... yang berbunyi “...” dan Pasal ... yang berbunyi “...”, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang rencana tata ruang ...	
		Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di ...................
pada tanggal ...................
GUBERNUR...................,

         NAMA JELAS

Pelaporan
Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi atas rancangan perda kabupaten/kota atau rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan, dan pembatalan perda kabupaten/kota. 
Penyampaian laporan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dan pembatalan ditandatangani oleh gubernur.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO