KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  143  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, periu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penaawasan Penvelenaaaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-245/MK.7/2007 tanggal 12 Nopember 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi, dengan alasan:
1.	Pemberian Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi merupakan kewenangan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;
2.	Terhadap penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah dikenakan PNBP berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BMP) oleh Pusat sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
KEDUA	:	Agar Walikota Jayapura menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
6.	Gubernur Papua;
7.	Ketua DPRD Kota Jayapura.