KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 145 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU 
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASI KENDARAAN BECA BERMESIN DALAM KABUPATEN LABUHAN BATU

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasi Kendaraan Beca Bermesin dalam Kabupaten Labuhan Batu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasi Kendaraan Beca Bermesin dalam Kabupaten Labuhan Batu, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	: 	Pertimbangan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor S-06/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasi Kendaraan Beca Bermesin dalam Kabupaten Labuhan Batu, dengan alasan bahwa pengenaan retribusi izin operasi sekali untuk masa berlakunya izin, sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyeienggaraan Angkutan Orang di jalan yang menyatakan bahwa izin operasi angkutan orang tidak dalam trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
KEDUA	:	Agar Bupati Labuhan Batu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasi Kendaraan Beca Bermesin dalam Kabupaten Labuhan Batu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29  April 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.		Presiden Republik Indonesia;
2.		Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.		Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.		Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.		Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6.		Gubernur Sumatera Utara;
7.		Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu.