KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 147 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

MENTERI DALAM NEGERI,

 Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor S-06/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan alasan:
1.	Tarif bersifat pajak, terhadap hasil produksi sarang burung walet telah dikenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
2.	Izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami yang lokasinya di luar kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa, di luar kawasan taman nasional, di luar kawasan taman wisata alam dan di luar taman buru dapat diberikan oleh Bupati/Walikota dan berlaku minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
KEDUA	:	Agar Bupati Labuhan Batu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 April  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
7.	Gubernur Sumatera Utara;
8.	Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu.