KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 148  TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN  PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LABUHAN BATU  
NOMOR 43 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM, DEPOT LOKAL SERTA PENGUMPULAN DAN PENYALURAN PELUMAS BEKAS

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perizinan dan Retribusi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, Depot Loka! serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perizinan dan Retribusi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, Depot Lokal serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 IMomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan  Menteri  Keuangan   Republik Indonesia  Nomor S-06/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perizinan dan Retribusi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, Depot Lokal serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas, dengan alasan:
1.	Pemberian izin penyimpanan bahan bakar minyak merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah Pusat;
2.	Sesuai   dengan   ketentuan   tersebut,   Izin   Usaha   yang   diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi meliputi:
a.	Izin Usaha Pengolahan;
b.	Izin Usaha Pengangkutan;
c.	Izin Usaha Penyimpanan;
d.	Izin Usaha Niaga.
KEDUA	:	Agar Bupati Labuhan Batu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perizinan dan Retribusi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, Depot Lokal serta Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
6.	Gubernur Sumatera Utara;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu.