KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 157 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERKOPERASIAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perkoperasian, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang !ebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perkoperasian, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-06/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU 	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perkoperasian, dengan alasan:
1.	Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2.	Pengesahan status badan hukum koperasi dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perkoperasian sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
3.	Pengesahan dan persetujuan badan hukum rnerupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4.	Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi rnerupakan kewenangan Pusat dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai tugas pernbantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123/Kop/M.KUKM/X/ 2004 tcntang Penyelenggaraan Tugas Pernbantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
5.	Pungutan atas komoditi di pangkalan KUD bersifat pajak karena tidak ada pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
KEDUA	:	Agar Bupati Gowa menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perkoperasian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 April 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
6.	Gubernur Sulawesi Selatan;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Gowa.