KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 162 TAHUN 2008
TENTANG 
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, dengan Keputusan Menteri Dalarn Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 18 Tahuri 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4548);
4.	Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahuri 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4139);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-06/MK.7/2006 tanggal 14 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, dengan alasan bahwa pengenaan retribusi bersifat pajak karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
KEDUA	:	Agar Bupati Gorontalo menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29  April 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO
Tembusan:
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5.	Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
6.	Gubernur Gorontalo;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.